Angka kasus virus corona di Kolombia tidak juga turun meskipun pemerintah telah memberlakukan penguncian sejak akhir Maret lalu. Data terakhir, per Selasa (7/7) angka kasus di Kolombia tercatat sebanyak 124.400 kasus dan 4.359 kematian.
Pemerintah Kolombia pun memutuskan untuk kembali memperpanjang masa lockdown nasional hingga 1 Agustus mendatang, dikutip Reuters, Rabu (8/7).
Sebenarnya, tempat-tempat bisnis sudah mulai dibuka begitu juga dengan layanan publik, karena sebelumnya pemerinah merencanakan mengaktifkan kembali ekonomi dengan membuka kuncian pada pekan pertama Juli. Dengan adanya perpanjangan penguncian ini, tempat-tempat bisnis itu terancam ditutup lagi, kecuali untuk beberapa wilayah yang angka kasusnya rendah, itu pun harus memperketat aturan kesehatan yang telah ditetapkan.
Presiden Kolombia Ivan Duque mengatakan perpanjangan lockdown harus ditempuh demi untuk keselamatan masyarakat karena angka kasus yang belum menunjukkan perbaikan.
"Setelah menganalisis dan mempertimbangkan, beberapa kota memiliki laju kasus yang semakin cepat dan tumbuh, begitu juga dengan angka kematian. Akhirnya kami memutuskan untuk memperpanjang penguncian," kata Duque dalam siaran televisi, Selasa.
Sementara karantina terus berlanjut, kota-kota tanpa infeksi virus corona atau dengan tingkat infeksi rendah akan diizinkan untuk membuka restoran, teater dan pusat kebugaran di bawah protokol ketat, sesuai imbauan walikota.
Kolombia saat ini memiliki 490 kota tanpa infeksi virus corona. Sementara 100 kota lainnya memiliki tingkat infeksi yang rendah dan 295 wilayah lainnya belum melaporkan kasus dalam tiga minggu terakhir.
Ekonomi terbesar keempat Amerika Latin itu telah terpukul akibat pemberlakuan lockdown dan langkah-langkah penyebaran virus corona. Belum lagi harga minyak yang turun. Padahal minyak mentah merupakan salah satu ekspor utama negara dan sumber devisa negara.
Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan mengalami kontraksi 5,5 persen. Kolombia telah menangguhkan batas defisit fiskal untuk tahun 2020 dan 2021 dan mengeluarkan miliaran obligasi karena pengangguran meningkat dan bisnis tutup selama karantina.
