Ekspor Benih Lobster Hanya Jadi Ladang Rente

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka keran ekspor benih lobster terus memicu kontroversi. Penyebab utamanya adalah karena perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster dari KKP diketahui dimiliki sejumlah kader Gerindra, partai asal Menteri KKP Edhy Prabowo.

Tak hanya itu, bisnis ekspor benih lobster pun dinilai hanya akan menguntungkan perusahaan eksportir saja. Sementara para nelayan tetap saja tidak sejahtera.

"Bisnis benih lobster telah membuat Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Membuat Gerindra jadi 'Gel‌indra' (Gerakan Lobters Indonesia Raya)," sindir Koordinator Persatuan Nelayan Nasional, Hadi Suprapto, melalui keterangannya, Selasa (7/7).

Hadi pun mempertanyakan kenapa banyak sekali kader Gerindra yang menikmati kemudahan dari Menteri KKP untuk mendapatkan kuota ekspor benih lobster. Sehingga Hadi pun menilai, pemberian kuota ekspor benih lobster ini menunjukkan nepotisme dan kolusi yang kuat antara Gerindra dan KKP.

Bahkan Hadi pun menilai Prabowo seolah menutup mata atas perilaku kader partainya yang berada di KKP. Sambung Hadi, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dan sikap Prabowo untuk memberantas bisnis rente yang ada di semua sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat.

"Bohong besar kalau nantinya ekspor benih lobster memberikan kesejahteraan kepada nelayan lobster. Karena kenyataannya harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP," tegas Hadi.

"Tidak bisa kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto, untungnya Jokowi yang kepilih lagi," tambahnya.

Menurut Hadi, Jokowi jadi contoh tidak ada satu pun keluarganya yang mendapatkan kemudahan berbisnis dadakan dari kebijakan-kebijakannya.