44 Persen Respon Publik Negatif Jokowi Marah-marah, Didik J. Rachbini: Kehidupan Demokrasi Belum Subtantif

Fenomena marah-marah Presiden Joko Widodo ke jajaran menterinya saat rapat kabinet 18 Juli lalu menjadi bahan kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menjelaskan, pihaknya melakukan kajian kolaboratif dengan sejumlah pihak untuk melihat respon publik di media sosial dan media pemberitaan online terhadap kejadian Jokowi marah-marah.

Alhasil, mayoritas masyarakat menyampaikan pandangan negatif terhadap sikap Jokowi yang marah-marah ke jajaran Kabinet Indonesia Maju.

"Yang paling banyak dari perbincangan tersebut adalah negatif, yaitu sekitar 44 persen. Jadi respon terhadap Jokowi memang kebanyakan negatif," ujar Didik dalam diskusi daring bertemakan, 'Memaknai Kemarahan Jokowi: Analisa Big Data dan Budaya Politik', Senin (6/7).

Sementara itu, untuk respon yang positif dan netral dari sikap Jokowi lebih rendah dari yang memberikan respon negatif. Didik mencatat, untuk respon positif hanya sebesar 25 persen, dan yang netral 31 persen.

Lebih lanjut, Didik berpandangan bahwa video marah-marah Jokowi menurutnya sengaja disebar, dan hanya bagian dari pengalihan konsentrasi masyarakat terhadap capaian kinerja pemerintahan.

"Persis seperti periode pertama, 90 persen dari target formal RPJMN, yaitu janji kampanye tidak tercapai. Tapi tidak ada yang kritik, itu seolah biasa saja.  Jadi kehidupan demokrasi ini masih tidak substantif, seperti permainan drama," ucap Didik J Rachbini.

"Dan kalau dramanya menarik maka itu menarik. Tapi bukan substansi untuk mensejahterakan masyarakat," sambungnya menambahkan.