Eks Menteri KKP, Susi Pudjiastuti/Net
Digesernya Susi Pudjiastuti dari Menteri Kelautan dan Perikanan diduga adanya tekanan dari mafia ikan yang kebakaran jenggot.
Hal itu disampaikan Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi adanya politisi dari Partai Gerindra yang memperoleh jatah kuota ekspor benih telur lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Inilah yang banyak terjadi, dimana jabatan dikejar-kejar karena ingin mengejar untung dari proyek-proyek yang akan dikerjakannya, bukan niat tulus ingin membangun bangsa. Bisa jadi pula Bu Susi digeser jadi jabatan menteri KKP karena ia terlalu idealis soal benih lobster ini, sehingga pihak-pihak yang merasa diuntungkan jadi kebakaran jenggot," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).
Karena kata Saiful, di laut Indonesia banyak terjadi illegal fishing yang merugikan negara maupun para nelayan Indonesia.
"Kita tahu bahwa sebenarnya mafia terbesar yang merugikan keuangan negara yang sangat fantastis mengalahkan korupsi adalah mafia ikan. Kita kan selama ini terlalu disibukkan dengan persoalan tindak pidana korupsi, padahal kerugian negara apabila dibandingkan dengan illegal fishing dan sejenisnya sangat jauh," jelas Saiful.
Sehingga kata Saiful, posisi Menteri KP sangat diincar oleh pihak-pihak tertentu agar perusahaan yang dimiliki bisa leluasa.
"Namun hal tersebut banyak tidak tersentuh, karena banyak pemain yang silent operation, diam-diam sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Potensi perikanan sangat melimpah, sehingga posisi dan kedudukan MenKKP sangat strategis dan menjadi incaran para mafia untuk mengamankan langkahnya," terang Saiful.
Saiful pun menambahkan, bahwa jatah ekspor benur lobster oleh perusahaan tertentu merupakan bagian dari penyumbang kerugian negara.
"Betapa tidak, bisnis benih lobster itu sangat menggiurkan, untungnya sudah di depan mata, maka bukan rahasia umum apabila semua pihak berkepentingan untuk campur tangan, termasuk Fahri Hamzah dan beberapa orang yang terafiliasi dengan Gerindra. Sektor perikanan ini banyak belum tersentuh, padahal hanya segelintir orang yang menikmatinya, potensinya sangat besar, akan tetapi hanya dinikmati oleh sebagian orang saja," pungkas Saiful.
Diketahui, beberapa politisi menjadi bagian dari perusahaan yang mendapatkan jatah kuota impor benih lobster dari KKP.
Dirangkum dari Tempo, politisi yang dimaksud diantaranya Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerindra. Ahmad Bahtiar menjabat sebagai Komisaris Utama PT Royal Samudera Nusantara yang menjadi perusahaan yang mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster.
Selain itu, tga eksportir lain yang terafiliasi Gerindra. Misalnya PT Bima Sakti Mutiara, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris PT Bima Sakti Mutiara adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo yang merupakan adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan putri Hashim duduk sebagai Direktur Utamanya.
Kemudian PT Argo Industri Nasional (Agrinas) saham ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 dan Caleg Gerindra Pada Pileg 2019, Rauf Purnama sebagai Dirut, pengurus Tunas Indonesia Raya, Dirgayuza Setiawan sebagai Direktur Operasi dan anggota Dewan Pembina Gerindra, Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Keuangan.
Lalu yang jadi komisaris PT Agrinas diantaranya Waketum Gerindra, Sugiono yang juga duduk di kursi Komisi Pertahanan DPR; Wakil Sekjen Gerindra, Sudaryono; Wakil Menhan, Sakti Wahyu Trenggono jadi Komisaris Utama.
Selanjutnya PT Maradeka Karya Semesta. Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR Fraksi Partai Gerindra, Iwan Darmawan Aras sebagai pemiliknya yang berkongsi dengan Legislator Partai Golkar 2014-2019, Eka Sastra yang merupakan adik sepupunya Iwan.
Selain Partai Gerindra, PKS juga terafiliasi sebagai pemegang izin ekspor benur. Seperti politisi asal NTB yakni Lalu Suryade dari PKS yang kini siap maju di Pilbup Bupati Lombok Tengah menjadi Pemilik PT Alam Laut Agung.
Lalu mantan politisi PKS, Fahri Hamzah yang kini menjabat Waketum Partai Gelora Indonesia tercatat sebagai membandari modal PT Nusa Tenggara Budidaya yang berkongsi dengan pengusaha Aziz Mochdar.
