Berita

Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi/Net

Politik

Empat Bidang Yang Wajib Dievaluasi Jokowi Sebelum Merombak Kabinetnya

SENIN, 06 JULI 2020 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu perombakan kabinet mencuat di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) seiring dengan kemarahan Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, setidaknya ada empat sektor utama yang perlu dievaluasi.

"Pertama, Kementerian Kesehatan yang terbukti kinerja dan daya serap anggarannya sangat rendah yakni 2 persen dari alokasi anggaran Rp 75 triliun di kala masyarakat membutuhkan penanganan cepat pandemik," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).


Keterlambatan gerak ini, lanjut Umam, seolah menegasikan bahwa efek masalah kesehatan ini berimplikasi besar terhadap sektor sosial-ekonomi negara secara luas.

Sektor kedua yang wajib dievaluasi menurutnya adalah Kementerian Sosial (Kemensos).Hal itu karena Kemensos masih mengalami kendala dalam pendistribusian bantuan sosial dengan alokasi anggaran sekitar Rp 100 triliun.

"(Kemensos) menghadapi problem ke tumpang tindihan data dan teknis penyalurannya. Sementara itu, daya beli masyarakat perlu ditingkatkan melalui bansos agar ekonomi di akar rumput terus bergerak perlahan," sambungnya.

Sektor ketiga yang patut dievaluasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbus). Hal itu lantaran Mendikbud Nadiem Makarm lambat dalam merespons persoalan pendidikan di tengah pandemik. Mulai dari PPDB yang bermasalah hingga pembelajaran jarak jauh yang diskriminatif.

"Terakhir adalah Kementerian bidang ekonomi, baik di level Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan lainnya," tegasnya.

"Pelambatan kinerja di sektor-sektor strategis itu perlu dievaluasi untuk mengoptimalkan daya ungkit kebangkitan ekonomi pasca new-normal," tutup Khoirul Umam.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya