Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo usai raker dengan Komisi IV DPR/RMOL

Politik

Di Hadapan DPR, Edhy Prabowo Bongkar Alasan Budidaya Ekspor Benih Lobster

SENIN, 06 JULI 2020 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akhirnya angkat bicara soal polemik ekspor benih lobster yang menuai kritikan terhadap dirinya dan Partai Gerindra.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI, Menteri asal Gerindra itu membongkar latar belakang ekspor benih lobster tersebut.

Edhy menegaskan, ekspor benih lobster itu tidak lain hanyalah upaya Kementerian KKP untuk mensejahterakan nelayan dengan mewajibkan budidaya lobster.


"Semangat kami menghidupi lobster, memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini tergantung makannya dari nangkap benih," tegas Edhy Prabowo dalam ruangan rapat, Senin (6/7).

Edhy mengungkapkan, dahulu pernah ada pemberian izin menangkap benih lobster yang sejatinya sangat baik untuk nelayan yang mata pencahariannya dari benih lobster. Namun, kebijakan itu ditiadakan.

"Dulu pernah ada kemudian ditiadakan. Akhirnya mereka (nelayan) tidak punya pekerjaan,"ungkapnya.

Edhy lantas mengurai budidaya lobster tersebut baik dari sisi logika akademik maupun ilmu pengetahuan.

Menurutnya, jika dilepaskan di alam liar maka lobster itu memiliki peluang hidup yang cukup kompetitif.

"Lobster ini kalau dibiarkan di alam, yang lahir banyak itu hidupnya hanya 0,02 persen. Artinya setiap 20.000 ekor lobster itu hanya satu yang akan besar (hidup). Karena mungkin hukum alam," tuturnya.

"Nah, sementara kalau dibudidayakan bisa itu ada bisa yang 30 persen atau 70 atau 80 persen," imbuhnya.

Edhy menyatakan, justru saat ini ia bersama jajaran tengah mengupayakan penelitian budidaya lobster bersama negara tetangga Australia. Sebab, dahulu rencana penelitian budidaya lobster justru tidak ada.

"Dulu Indonesia pernah kerjasama penelitian dengan Australia, yang sekarang peneliti lobster bisa sampai menuju ke pengembangbiakannya sendiri, minta dihentikan selama lima tahun terkahir ini," ujarnya.

"Saya tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas kita sekarang lanjutkan lagi kerja sama itu untuk mendalami lebih jauh," demikian Edhy Prabowo.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya