Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo usai raker dengan Komisi IV DPR/RMOL

Politik

Di Hadapan DPR, Edhy Prabowo Bongkar Alasan Budidaya Ekspor Benih Lobster

SENIN, 06 JULI 2020 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akhirnya angkat bicara soal polemik ekspor benih lobster yang menuai kritikan terhadap dirinya dan Partai Gerindra.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI, Menteri asal Gerindra itu membongkar latar belakang ekspor benih lobster tersebut.

Edhy menegaskan, ekspor benih lobster itu tidak lain hanyalah upaya Kementerian KKP untuk mensejahterakan nelayan dengan mewajibkan budidaya lobster.


"Semangat kami menghidupi lobster, memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini tergantung makannya dari nangkap benih," tegas Edhy Prabowo dalam ruangan rapat, Senin (6/7).

Edhy mengungkapkan, dahulu pernah ada pemberian izin menangkap benih lobster yang sejatinya sangat baik untuk nelayan yang mata pencahariannya dari benih lobster. Namun, kebijakan itu ditiadakan.

"Dulu pernah ada kemudian ditiadakan. Akhirnya mereka (nelayan) tidak punya pekerjaan,"ungkapnya.

Edhy lantas mengurai budidaya lobster tersebut baik dari sisi logika akademik maupun ilmu pengetahuan.

Menurutnya, jika dilepaskan di alam liar maka lobster itu memiliki peluang hidup yang cukup kompetitif.

"Lobster ini kalau dibiarkan di alam, yang lahir banyak itu hidupnya hanya 0,02 persen. Artinya setiap 20.000 ekor lobster itu hanya satu yang akan besar (hidup). Karena mungkin hukum alam," tuturnya.

"Nah, sementara kalau dibudidayakan bisa itu ada bisa yang 30 persen atau 70 atau 80 persen," imbuhnya.

Edhy menyatakan, justru saat ini ia bersama jajaran tengah mengupayakan penelitian budidaya lobster bersama negara tetangga Australia. Sebab, dahulu rencana penelitian budidaya lobster justru tidak ada.

"Dulu Indonesia pernah kerjasama penelitian dengan Australia, yang sekarang peneliti lobster bisa sampai menuju ke pengembangbiakannya sendiri, minta dihentikan selama lima tahun terkahir ini," ujarnya.

"Saya tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas kita sekarang lanjutkan lagi kerja sama itu untuk mendalami lebih jauh," demikian Edhy Prabowo.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya