Isu Reshuffle Mencuat, Jokowi Harus Pertimbangkan Politik Akomodatif

Isu reshuffle kabinet belakangan mencuat kepermukaan seiring dengan kemarahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, untuk menjaga kepercayaan publik, pemerintah perlu mengamankan basis koalisi di parlemen untuk mengantisipasi serangan politik yang mendelegitimasi kredibilitas pemerintahan.

"Karena itu politik akomodasi tetap harus dipertimbangkan, termasuk membuka peluang bergabungnya partai-partai yang selama ini masih di luar pemerintahan, khususnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN)," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).

Menurut Umam, selama ini kadar kritis Partai Demokrat relatif proporsional. Hal itu ditunjukkan dengan basis serangannya yang logis, tidak nyinyir dan terkadang tetap memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi pada momentum tertentu.

"Artinya, logika dan genetika politik Partai Demokrat sebenarnya nyambung dengan pemerintahan Jokowi," sambungnya.

Menurutnya, dengan memberi ruang bagi Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet, Presiden Joko Widodo juga bisa membangun benteng pertahanan yang lebih kuat untuk menyelamatkan langkahnya saat mengakhiri masa kepresidenannya nanti.

Selain Partai Demokrat, menurut Umam, PAN juga bisa menjadi alternatif lain sebagai representasi politik kalangan Muhammadiyah.

"Tetapi, langkah itu tidak mudah mengingat komunikasi Jokowi dan PDIP terhadap PAN di bawah bayang-bayang Amien Rais tampaknya sulit dipertemukan," tandasnya.