Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL
Kongkalikong antara oligarki partai politik dengan oligarki ekonomi masih sangat kuat di Indonesia.
Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menanggapi adanya beberapa politisi yang mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui perusahaan yang mereka miliki.
"Terkait orang-orang Gerindra yang berbisnis dan mendapat proyek dari Kementerian KKP sebagai perusahaan ekspor benih lobster itu tentu masuk juga sebagai problem oligarki politik dan oligarki ekonomi. Ada semacam kongkalingkong antara oligarki partai politik dengan oligarki ekonomi. Pola seperti itu sebenarnya pola lama dan diduga terjadi juga di semua partai politik di Indonesia," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).
Hal tersebut, lanjut Ubedilah, dapat terjadi karena biaya politik yang mahal. Sehingga mendorong politisi untuk berbisnis dan memanfaatkan akses peluang bisnis ke Menteri yang berafiliasi dengan partai politik yang menaungi mereka.
"Pola ini tidak akan hilang sebelum ada undang-undang yang melarangnya. Tetapi secara moral politik itu pelanggaran etik, ada semacam kemungkinan
abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dari sang Menteri yang berasal dari partai politik," terang Ubedilah.
Selain Gerindra, mantan politikus PKS, Fahri Hamzah juga mendapatkan kuota ekspor benih lobster dari KKP.
"Kalau soal Fahri Hamzah dan Suryade sepertinya keduanya diduga saling kenal dekat dan kemungkinan berasal dari Partai Gelora. Mengapa Fahri dan Lalu perusahaanya dapat izin sebagai pengekspor Lobster? Mungkin secara prosedural mereka memenuhi standar Kementerian KKP, atau mungkin juga sebaliknya mereka mendapatkan izin karena sudah dijanjikan sebelumnya secara politik ekonomi saat hajatan pemilu lalu atau ada konsesi tertentu untuk mendapatkan izin ekspor tersebut," pungkasnya.
Diketahui, beberapa politisi menjadi bagian dari perusahaan yang mendapatkan jatah kuota impor benih lobster dari KKP.
Sebut saja Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerindra. Ahmad Bahtiar menjabat Komisaris Utama PT Royal Samudera Nusantara yang menjadi perusahaan yang mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster.
Selain itu, ada tiga eksportir lain juga terafiliasi Gerindra. Misalnya PT Bima Sakti Mutiara yang hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris PT Bima Sakti Mutiara adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo yang merupakan adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra. Dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan putri Hashim duduk sebagai Direktur Utama.
Kemudian PT Argo Industri Nasional (Agrinas) ang sahamnya dikantongi Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, Rauf Purnamam menjabat sebagai Dirut. Kemudian pengurus Tunas Indonesia Raya, Dirgayuza Setiawan, sebagai Direktur Operasi, dan anggota Dewan Pembina Gerindra, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Keuangan.
Lalu yang jadi Komisaris PT Agrinas di antaranya Waketum Gerindra, Sugiono yang juga duduk di kursi Komisi Pertahanan DPR; Wakil Sekjen Gerindra, Sudaryono; Wakil Menhan, Sakti Wahyu Trenggono, jadi Komisaris Utama.
Selanjutnya PT Maradeka Karya Semesta. Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR Fraksi Partai Gerindra, Iwan Darmawan Aras sebagai pemiliknya yang berkongsi dengan Legislator Partai Golkar 2014-2019. Eka Sastra yang merupakan adik sepupu Iwan.
Selain Partai Gerindra, PKS juga terafiliasi sebagai pemegang izin ekspor benur lobster. Seperti politikus asal NTB, Lalu Suryade, yang kini siap maju di Pilbup Bupati Lombok Tengah diketahui menjadi Pemilik PT Alam Laut Agung.
Lalu mantan politikus PKS, Fahri Hamzah, yang kini menjabat Waketum Partai Gelora Indonesia tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Nusa Tenggara Budidaya yang berkongsi dengan pengusaha Aziz Mochdar.
