Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Usul PT Presiden 5 Persen Kursi DPR Atau 10 Persen Suara Nasional

SENIN, 06 JULI 2020 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas akan mengusulkan presidential threshold (PT) sebesar 5 persen kursi DPR atau 10 persen suara nasional. Usulan ini menggantikan PT sebesar 20 persen yang sebelumnya digunakan di Pilpres 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengurai bahwa penerapan angka 20 persen pada Pemilu 2019 hanya menghasilkan dua pasang calon. Dampak yang dihasilkan sedemikian luar biasanya, khususnyaseperti polarisasi berkepanjangan yang timbul di tengah masyarakat.

“Bahkan sampai saat ini, jika melihat media sosial, aroma perpecahan masih sangat terasa. Tidak sehat untuk bangsa kita ke depan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (6/7).


Angka 5 persen dari kursi DPR dipilih dilatarbelakangi beberapa alasan. Salah satunya, dengan ambang batas pencalonan yang moderat seperti 5 persen diharapkan muncul potensi-potensi pemimpin bangsa yang semakin variatif.

“InsyaAllah semakin banyak calon berkualitas yang maju, juga kesempatan bagi setiap partai atau gabungan partai untuk memajukan kader terbaiknya. Diharapkan tidak ada lagi ‘transaksi’ politik satu sama lain karena setiap partai, besar atau kecil, memiliki kesempatan yang sama,” sambungnya.

PT 5 persen juga akanmenjadi pembuktian setiap partai dalam menciptakan kaderisasi yang telah lama dibangun. Tentu kita menginginkan kaderisasi partai tetap terbangun dengan baik, agar ke depannya partai politik mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Mardani yakin penurunan PT ke 5 persen tidak akan melemahkan sistem presidensial seperti yang dikawatirkan beberapa pihak. Justru langkah ini memberikan independensi terhadap partai politik serta penguatan sistem kaderisasi internal.

Apalagi, hal terpenting dari sistem presidensial adalah menerapkan mekanisme yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Jika hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, ada atau tidaknya PT, maka sistem presidensial yang kita harapkan akan sulit terwujud.

“Dengan PT 5 persen masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk mengangkat gagasan calon yang diusung sebagai strategi pemenangan, karena peluang muncul calon2-calon yang berkualitas dan memiliki gagasan menjadi terbuka lebar,” tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya