Berita

Aksi Banten Ganyang Komunis/RMOLBanten

Nusantara

Banten Ganyang Komunis, Siapapun Yang Tetap Bahas RUU HIP Maka Itu Makar Sesungguhnya

SENIN, 06 JULI 2020 | 02:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Banten meminta RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk dihentikan bukan diubah nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Hal itu ditegaskan tokoh masyarakat Kiai Enting Abdul Karim saat aksi apel siaga Banten Ganyang Komunis di Alun-alun barat Kota Serang, Minggu (5/7).

"Yang kami sesalkan pemerintah malah menunda. Keinginan umat, keinginan masyarakat itu bukan menunda, tapi membatalkan apalagi (hanya) diubah dengan rancangan PIP," katanya dilansir dari Kantor Berita RMOLBanten.


Pancasila, kata Kiai Enting sudah final, tidak perlu ditafsirkan ke sana ke mari karena itu sudah menjadi dasar dari bangsa Indonesia.

"Kita meminta agar itu (RUU HIP) dibatalkan, sudah nggak perlu dibahas-bahas lagi, karena masih banyak yang perlu diurus," tegasnya.

Pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator pembuatan RUU HIP ini.

"Loh ini akan mengubah tatanan negara, negara bisa rusak kalau kemudian berubah jadi Trisila apalagi Ekasila. Ini akan merubah tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah berdiri 74 tahun," ujarnya.

Kata Kiai Enting, yang paling berbahaya kalau RUU HIP disahkan adalah paham komunisme, marxisme, leninisme, sekuler itu bisa mudah berkembang.

"Karena itu (RUU HIP) pintunya. Sebenernya ini rangkaian panjang untuk bagaimana mengkomuniskan republik ini. Harus sadar kita ini," ucapnya.

"Ini sudah menjadi pengkhianatan bagi bangsa ini, maka kami menuntut inisiatornya diusut tuntas secara hukum yang berlaku karenan ini termasuk makar," imbuhnya.

Sementara, Ketua GPSM Kiai Jawari menuturkan, bagi siapapun anggota DPR, atau partai manapun yang bersikeras ingin mengesahkan RUU HIP, itu berarti sudah termasuk makar.

"Itulah makar yang ingin menghancurkan negara, maka kita harus lawan. Kalau mereka memaksakan diri sebaiknya bubarkan saja dewan dan partai, bukan mengatasnamakan rakyat kalau begitu," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya