Berita

Aksi Banten Ganyang Komunis/RMOLBanten

Nusantara

Banten Ganyang Komunis, Siapapun Yang Tetap Bahas RUU HIP Maka Itu Makar Sesungguhnya

SENIN, 06 JULI 2020 | 02:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Banten meminta RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk dihentikan bukan diubah nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Hal itu ditegaskan tokoh masyarakat Kiai Enting Abdul Karim saat aksi apel siaga Banten Ganyang Komunis di Alun-alun barat Kota Serang, Minggu (5/7).

"Yang kami sesalkan pemerintah malah menunda. Keinginan umat, keinginan masyarakat itu bukan menunda, tapi membatalkan apalagi (hanya) diubah dengan rancangan PIP," katanya dilansir dari Kantor Berita RMOLBanten.


Pancasila, kata Kiai Enting sudah final, tidak perlu ditafsirkan ke sana ke mari karena itu sudah menjadi dasar dari bangsa Indonesia.

"Kita meminta agar itu (RUU HIP) dibatalkan, sudah nggak perlu dibahas-bahas lagi, karena masih banyak yang perlu diurus," tegasnya.

Pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator pembuatan RUU HIP ini.

"Loh ini akan mengubah tatanan negara, negara bisa rusak kalau kemudian berubah jadi Trisila apalagi Ekasila. Ini akan merubah tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah berdiri 74 tahun," ujarnya.

Kata Kiai Enting, yang paling berbahaya kalau RUU HIP disahkan adalah paham komunisme, marxisme, leninisme, sekuler itu bisa mudah berkembang.

"Karena itu (RUU HIP) pintunya. Sebenernya ini rangkaian panjang untuk bagaimana mengkomuniskan republik ini. Harus sadar kita ini," ucapnya.

"Ini sudah menjadi pengkhianatan bagi bangsa ini, maka kami menuntut inisiatornya diusut tuntas secara hukum yang berlaku karenan ini termasuk makar," imbuhnya.

Sementara, Ketua GPSM Kiai Jawari menuturkan, bagi siapapun anggota DPR, atau partai manapun yang bersikeras ingin mengesahkan RUU HIP, itu berarti sudah termasuk makar.

"Itulah makar yang ingin menghancurkan negara, maka kita harus lawan. Kalau mereka memaksakan diri sebaiknya bubarkan saja dewan dan partai, bukan mengatasnamakan rakyat kalau begitu," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya