Berita

Aksi Banten Ganyang Komunis/RMOLBanten

Nusantara

Banten Ganyang Komunis, Siapapun Yang Tetap Bahas RUU HIP Maka Itu Makar Sesungguhnya

SENIN, 06 JULI 2020 | 02:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Banten meminta RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk dihentikan bukan diubah nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Hal itu ditegaskan tokoh masyarakat Kiai Enting Abdul Karim saat aksi apel siaga Banten Ganyang Komunis di Alun-alun barat Kota Serang, Minggu (5/7).

"Yang kami sesalkan pemerintah malah menunda. Keinginan umat, keinginan masyarakat itu bukan menunda, tapi membatalkan apalagi (hanya) diubah dengan rancangan PIP," katanya dilansir dari Kantor Berita RMOLBanten.


Pancasila, kata Kiai Enting sudah final, tidak perlu ditafsirkan ke sana ke mari karena itu sudah menjadi dasar dari bangsa Indonesia.

"Kita meminta agar itu (RUU HIP) dibatalkan, sudah nggak perlu dibahas-bahas lagi, karena masih banyak yang perlu diurus," tegasnya.

Pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator pembuatan RUU HIP ini.

"Loh ini akan mengubah tatanan negara, negara bisa rusak kalau kemudian berubah jadi Trisila apalagi Ekasila. Ini akan merubah tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah berdiri 74 tahun," ujarnya.

Kata Kiai Enting, yang paling berbahaya kalau RUU HIP disahkan adalah paham komunisme, marxisme, leninisme, sekuler itu bisa mudah berkembang.

"Karena itu (RUU HIP) pintunya. Sebenernya ini rangkaian panjang untuk bagaimana mengkomuniskan republik ini. Harus sadar kita ini," ucapnya.

"Ini sudah menjadi pengkhianatan bagi bangsa ini, maka kami menuntut inisiatornya diusut tuntas secara hukum yang berlaku karenan ini termasuk makar," imbuhnya.

Sementara, Ketua GPSM Kiai Jawari menuturkan, bagi siapapun anggota DPR, atau partai manapun yang bersikeras ingin mengesahkan RUU HIP, itu berarti sudah termasuk makar.

"Itulah makar yang ingin menghancurkan negara, maka kita harus lawan. Kalau mereka memaksakan diri sebaiknya bubarkan saja dewan dan partai, bukan mengatasnamakan rakyat kalau begitu," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya