Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengawasi dan menyelidiki pemberian izin ekspor benih lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai, jatah izin ekspor benih lobster yang dilakukan KKP diduga diberikan oleh kelompok tertentu.
"KPK harus mengawasi dan menyelidiki pemberian izin ekspor benih lobster ini karena adanya dugaan konflik kepentingan dan dugaan memperdagangkan pengaruh pemberian izin untuk kelompoknya sendiri, pemberi izin," ucap Boyamin Saiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).
Ia berharap, kegiatan ekspor benih lobster dihentikan sementara hingga ada hasil kajian yang dilakukan tim KPK, termasuk KKP sendiri agar bersedia menghentikan ekspor yang kini berpolemik.
"Untuk itu KPK harus menghentikan kegiatan ekspor benih lobster sementara menunggu hasil kajian yang dilakukan Tim KPK. Hal ini mencontoh prestasi KPK sebagaimana KPK telah mampu memberikan kajian kartu Prakerja, dan untuk sementara kartu Prakerja dihentikan kegiatannya," jelas Boyamin.
"Saya sendiri tidak setuju izin ekspor benih lobster karena nelayan tetap bernasib sama mendapat bagian terkecil dari kegiatan ekspor benih lobster, yang untung tetap orang-orang kaya dan punya modal," tandasnya.
Diketahui, beberapa politisi menjadi perusahaan yang mendapatkan jatah kuota impor benih lobster dari KKP.
Berdasarkan laporan
Tempo, sejumlah perusahaan pengekspor benih lobster banyak diisi politisi di posisi direksi. Seperti halnya Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerindra. Ahmad Bahtiar menjabat sebagai Komisaris Utama PT Royal Samudera Nusantara yang turut mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster.
Tiga eksportir lain yang terafiliasi Gerindra, misalnya PT Bima Sakti Mutiara, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris PT Bima Sakti Mutiara adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo Subianto. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan putri Hashim pun duduk sebagai Direktur Utamanya.
Kemudian PT Argo Industri Nasional (Agrinas), saham ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 dan Caleg Gerindra Pada Pileg 2019, Rauf Purnama sebagai Dirut, pengurus Tunas Indonesia Raya, Dirgayuza Setiawan sebagai Direktur Operasi dan anggota Dewan Pembina Gerindra, Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Keuangan.
Selain Partai Gerindra, PKS juga terafiliasi sebagai pemegang izin ekspor benur. Seperti politisi asal NTB yakni Lalu Suryade dari PKS yang kini siap maju di Pilbup Bupati Lombok Tengah menjadi Pemilik PT Alam Laut Agung.
Lalu mantan politisi PKS, Fahri Hamzah yang kini menjabat Waketum Partai Gelora Indonesia tercatat sebagai membandari modal PT Nusa Tenggara Budidaya yang berkongsi dengan pengusaha Aziz Mochdar.
