Ilustrasi pencari kerja di Indonesia/Net
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi momentum mereformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sebab, skor Indonesia untuk kebebasan ketenagakerjaan tahun 2020 merosot di peringkat 145 dari 184 negara.
Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), Arif Hadiwinata mengatakan, rendahnya skor tersebut telah menciptakan iklim investasi yang buruk yang berakibat langkanya lapangan kerja.
"Tingginya pengangguran akan menghantui perekonomian nasional. Pemerintah harus secepatnya mengeluarkan kebijakan yang dapat menampung mereka melalui penciptaan lapangan kerja," kata Arif Hadiwinata dalam keterangannya, Minggu (5/7).
Ia mengatakan, banyaknya regulasi yang mengatur sektor ketenagakerjaan di Indonesia nyatanya tak menjamin efisiensi, malah yang terjadi tumpang tindih regulasi.
‘’Hasilnya bukan memudahkan, tapi malah memberatkan. Regulasi justru menjadi hambatan paling umum untuk melakukan kegiatan wirausaha secara bebas dan investasi," paparnya.
Karenanya, reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia adalah keharusan. RUU Cipta Kerja adalah peluang bagi reformasi terhadap berbagai regulasi yang berpihak kepada kepentingan nasional. "Prinsip utamanya kepentingan nasional," tegas Arif.
Sebagai sebuah regulasi ekosistem ketenagakerjaan, semua klaster dalam RUU Cipta Kerja sama pentingnya untuk dibahas dan diselesaikan dalam satu paket. Menunda atau meninggalkan salah satu klaster akan menjadikan regulasi ekosistem ketenagakerjan pincang.
“Klaster dalam RUU Cipta Kerja, termasuk klaster ketenagakerjaan harus tetap dilanjutkan pembahasannya dengan penguatan pada visi kebebasan ketenagakerjaan dan penciptaan iklim saling menguntungkan di antara stakeholder yang terlibat,†demikian Arif.
