Berita

Kalung anti corona/Net

Politik

Pengamat: Kalung Anti Corona Itu Obat Atau Jimat, Dari Mana Risetnya?

MINGGU, 05 JULI 2020 | 07:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memproduksi kalung anti virus corona yang disebut-sebut bisa menangkal Covid-19 merupakan sebuah kebijakan yang aneh dan tidak tepat.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).

"Kebijakan yang aneh dan tidak tepat untuk hadapi Covid-19. Itu mirip-mirip sakit flu dikasih batu akik. Aneh kalau sebuah Kementerian (Kementan) memproduksi secara massal berupa kalung anti virus Corona," sindirnya.


Keanehan itu, kata Ubedilah, dapat dilihat dari tiga hal. Pertama kebijakan tersebut dibiayai dari dana Covid-19. Hal tersebut dinilai tidak sesuai peruntukan yang dapat menimbulkan kesan asal menghabiskan dana Covid-19. Padahal, dana itu merupakan anggaran dari pajak rakyat dan utang negara.

Kedua, pemerintah seperti bekerja tanpa basis data riset yang benar. Ini lantaran belum ada penjelasan secara keilmuan dari lembaga kredibel mengenai kebenaran khasiat kalung tersebut.  

“Itu kalung sejenis obat atau jimat? Darimana data risetnya? Lembaga apa yang melakukan riset?" tanyanya.

Terakhir, sambung analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, rencana produksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah kewalahan menghadapi Covid-19.

"Menunjukan bahwa pemerintah sudah kewalahan menghadapi Covid-19, sehingga menggunakan kalung untuk tangkal Covid-19," demikian Ubedilah.

Kementerian Pertanian kemungkinan akan memproduksi massal kalung yang disebut "antivirus corona". Temuan kalung ini merupakan hasil pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbangtan). Kalung berbahan eucalyptus atau kerap disebut juga pohon kayu putih diyakini mampu menangkal virus mematikan asal Wuhan, China tersebut.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya