Berita

Kalung anti corona/Net

Politik

Pengamat: Kalung Anti Corona Itu Obat Atau Jimat, Dari Mana Risetnya?

MINGGU, 05 JULI 2020 | 07:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memproduksi kalung anti virus corona yang disebut-sebut bisa menangkal Covid-19 merupakan sebuah kebijakan yang aneh dan tidak tepat.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).

"Kebijakan yang aneh dan tidak tepat untuk hadapi Covid-19. Itu mirip-mirip sakit flu dikasih batu akik. Aneh kalau sebuah Kementerian (Kementan) memproduksi secara massal berupa kalung anti virus Corona," sindirnya.


Keanehan itu, kata Ubedilah, dapat dilihat dari tiga hal. Pertama kebijakan tersebut dibiayai dari dana Covid-19. Hal tersebut dinilai tidak sesuai peruntukan yang dapat menimbulkan kesan asal menghabiskan dana Covid-19. Padahal, dana itu merupakan anggaran dari pajak rakyat dan utang negara.

Kedua, pemerintah seperti bekerja tanpa basis data riset yang benar. Ini lantaran belum ada penjelasan secara keilmuan dari lembaga kredibel mengenai kebenaran khasiat kalung tersebut.  

“Itu kalung sejenis obat atau jimat? Darimana data risetnya? Lembaga apa yang melakukan riset?" tanyanya.

Terakhir, sambung analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, rencana produksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah kewalahan menghadapi Covid-19.

"Menunjukan bahwa pemerintah sudah kewalahan menghadapi Covid-19, sehingga menggunakan kalung untuk tangkal Covid-19," demikian Ubedilah.

Kementerian Pertanian kemungkinan akan memproduksi massal kalung yang disebut "antivirus corona". Temuan kalung ini merupakan hasil pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbangtan). Kalung berbahan eucalyptus atau kerap disebut juga pohon kayu putih diyakini mampu menangkal virus mematikan asal Wuhan, China tersebut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya