Mendagri Tito Karnavian/Net
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapatkan penilaian sebagai menteri paling responsif dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19).
Salah satu alasannya, berkat kebijakan menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari semula September menjadi Desember 2020.
Begitu salah satu hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) tentang Evaluasi Publik: Penanganan Pandemi Covid-19 dan Implikasi Sosiopolitik Nasional, pada Sabtu (4/7).
"Kebijakan Tito Karnavian terkait hal itu mendapat respon positif 34,5 persen," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat memaparkan hasil survei lembaganya.
Selain Tito, secara berturut mendapat penilaian responsif adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama 27,0 persen, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi 24,1 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 21,4 persen dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 19,7 persen.
"Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif sangat mungkin karena kebijakan penundaan Pilkada. Publik menilai ini tepat di masa Pandemi, tetapi menteri yang seharusnya paling sibuk saat pandemi justru mendapat penilaian tidak baik, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang hanya dinilai 11,8 persen," tuturnya.
Kemudian, ada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, meskipun populer sejak awal kontestasi Pilpres, keduanya gagal mempertahankan kepercayaan publik terkait kinerja. Keduanya memperoleh penilaian rendah, 15,7 persen untuk Prabowo dan 17,2 persen untuk Erick Thohir.
Namun begitu, pada pengukuran popularitas menteri di masa pandemik Covid-19, nama Prabowo hanya mendapat 9,6 persen atau berada di urutan ke 13.
Menurut Dedi Kurnia Syah, rendahnya penilaian terhadap Prabowo ini menandakan publik merasa ada yang kurang dengan peran Menhan di masa pandemik Covid-19.
Sementara itu, Menteri yang mendapat popularitas tertinggi karena memiliki kebijakannya selama pandemik Covid-19 adalah Airlangga Hartarto. Ini lantaran kebijakan Kartu Prakerja kontroversial dan dianggap populer dengan presentase 48,3 persen.
Berbeda dengan Tito Karnavian dengan kebijakan penundaan Pilkada yang mencapai popularitas 44,6 persen dan posisi ketiga Wishnutama dengan kebijakan penutupan pariwisata dengan persentase 42,8 persen.
"Menariknya, Tito Karnavian dalam survei IPO periode pertama kabinet dinilai publik sebagai menteri paling diragukan, dan terus membaik di survei 100 hari kinerja kabinet, hingga periode satu tahun kabinet semakin membuktikan jika ia berhasil meyakinkan publik,†kata Dedi.
Dikatakan Dedi, kondisi Tito Karnavian berbanding terbalik dengan Prabowo, bahkan Erick Thohir yang di awal penunjukkannya mendapat respon positif dan Presiden dianggap tepat memilih mereka, kini setelah satu tahun bertugas, keduanya semakin memburuk di mata publik.
"Perlu dicatat, popularitas menteri ini terdiri dari dua respons, yakni respon prestasi (positif) dan respons negatif. Sehingga, nama menteri dengan popularitas tinggi, belum tentu populer karena prestasi. Bisa saja karena kebijakan yang justru dianggap negatif dan tidak disukai publik," tuturnya.
Dedi menambahkan, Tito juga dinilai sebagai menteri paling responsif. Meskipun popularitas Airlangga Hartarto tertinggi, tetapi tidak dalam anggapan positif. Kritik atas kebijakan Kartu Prakerja cukup kuat mempengaruhi persepsi publik. Kondisi itu membuat kebijakan kartu prakerja tidak disukai publik dan tidak tepat.
"Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif, sangat mungkin karena kebijakan penundaan Pilkada, publik menilai ini tepat di masa pandemi," pungkasnya.
Survei IPO ini menggunakan metode Wellbeing Purposive Sampling (WPS) dan digelar pada periode 8 hingga 25 Juni 2020 dengan 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi di Indonesia dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen.
