Berita

Ilustrasi nelayan di Tambaklorok, Semarang/Net

Publika

Nelayan Tersenyum Di Masa Pandemik

JUMAT, 03 JULI 2020 | 19:55 WIB

KEMARAHAN Presiden terhadap penanganan Covid-19 dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020 mendadak menjadi bola liar terkait wacana reshuffle kabinet pada periode kedua ini.

Presiden Jokowi melihat bahwa kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju  tidak menunjukkan progres signifikan bagi masyarakat bawah yang terdampak wabah pandemik.

Dalam stratifikasi sosial masyarakat di Indonesia, buruh, petani dan nelayan merupakan lapisan mayoritas paling bawah yang di masa pandemik mengalami tekanan ekonomi paling parah. Khususnya bagi komunitas nelayan, dan juga publik pada umumnya, tidak banyak yang tahu bahwa Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo bekerja maksimal dengan sedikit bicara terkait kebijakan dan tindakan penyelamatan kaum nelayan di masa pandemik. Hal ini berbanding terbalik ketika KKP masih di pegang oleh Susi Pudjiastuti.


Dulu ada "lack of communication" antara nelayan kecil dengan menterinya. Kehidupan sosial-ekonomi para nelayan saat itu bisa dikatakan kurang sejahtera akibat program dan kebijakan Susi Pudjiastuti,
ibarat bumi dan langit dan kurang pro terhadap nasib nelayan.

Saat ini di masa kepemimpinan Edhy Prabowo, KKP pelan-pelan menggeliat dan mulai membaik, terlihat dari kegiatan menterinya yang aktif berkeliling Indonesia Timur dan mendapat sambutan positif dari nelayan-nelayan. Banyak program dan kebijakan dari Edhy Prabowo yang mempunyai spirit meningkatkan taraf kehidupan para nelayan, seperti adanya pendampingan budi daya dan penyuluhan perikanan dan kemudahan mempermudah perizinan operasional kapal tangkap.

Di masa kepemimpinan Edhy Prabowo, nelayan lebih mudah menangkap ikan karena daya jelajah kapal mereka bisa lebih jauh ke tengah laut. Sementara penyuluhan budi daya perikanan sudah diupayakan menjadi perangkat penting  pengembangan SDM kelautan bagi para nelayan.

Kepemimpinan Edhy Prabowo di KKP adalah sedikit bicara, banyak bekerja, sangat efektif dan cenderung berhasil meningkatkan taraf hidup nelayan Indonesia. Sikap dan tindakan Edhy Prabowo ini berbeda jauh dengan Susi Pudjiastuti yang terlihat kuat di blantika sosial media dan seolah disukai kaum milenial karena gaya kebijakan menenggelamkan kapal yang masuk perairan RI tanpa izin.

Tetapi di zaman menteri Edhy Prabowo, penenggelamam kapal asing ilegal bukan lagi menjadi prioritas, apalagi hanya sekadar jargon belaka. Kecuali jika kapal asing itu kabur saat mau ditangkap otoritas keamanan. Indonesia adalah negara hukum kapal-kapal "illegal fishing" yang ditangkap tidak perlu lagi ditenggelamkan, tetapi diproses hukum atau diambil alih oleh negara, dan kemudian diberikan ke nelayan-nelayan anak bangsa agar bisa dimanfaatkan.

Sekarang ini nelayan Indonesia mulai bisa kembali tersenyum karena kinerja mumpuni menteri KKP, Edhy Prabowo yang serius untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan perekonomian nelayan, serta memperkuat maritim Indonesia.

Igor Dirgantara
Pengamat politik Fisip Universitas Jayabaya, Director Survey & Polling Indonesia (SPIN)

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya