Setelah marah-marah dalam pidato Sidang Kabinert 18 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal mereshuffle para menteri yang dianggapnya tidak serius bekerja menangani dampak pandemik virus corona Baru (Covid-19).
Pernyataan Jokowi ini mendapatkan beragam komentar dan tanggapan dari banyak pihak, salah satunya juga disampaikan oleh Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini, Jokowi harus berhati-hati menentukan orang-orang yang layak jika ingin melakukan bongkar pasang kabinet. Karena bukan tidak mungkin nantinya ada intervensi dari partai politik pendukung pemerintahan.
"Apabila intervensi parpol dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, akan mereduksi kekuasaan presiden (hak prerogatif)," ujar Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/7).
Terkait marah-marah Jokowi kala menyampaikan rencana mereshiffle kabinetnya, menurut Pangi hanya sebatas hukum alam dari apa yang dilakukan Jokowi sebelumnya.
"Kemarin hanya bagian dari kausalitas. Akibat presiden salah menempatkan pembantunya, tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal, belum lagi tidak menempatkan menteri berdasarkan basis 'the right man on the right place', sesuai kapasitas keahliannya," ungkapnya.
Namun nasi telah menjadi bubur, dalam arti Jokowi telah menyatakan akan mereshuffle kabinetnya. Meskipun kata Pangi, dalam implementasinya nanti bakal diragukan, karena dasar menilai pergantian menteri tak jelas tolak ukurnya.
"Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?" Pangi bertanya-tanya.
"Apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan ‘inner circle’ orang kepercayaan? Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Bagaimana mengukur kinerja menteri? berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie," pungkasnya.
