Berita

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih/Net

Politik

Ombudsman: Banyak Yang Bertanya, Komisaris BUMN Ditunjuk Sebagai Kompensasi Dari Relawan Politik

KAMIS, 02 JULI 2020 | 19:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ombudsman RI catatkan sejumlah isu yang berkembang terkait dengan pemilihan komisaris BUMN. Salah satunya, komisaris ditunjuk sebagai kompensasi politik.

Hal tersebut diungkapkan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam acara Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN, Kamis (2/7).

"Ada beberapa isu yang berkembang, salah satu isu kompetensi komisaris berasal dari relawan politik ini juga mencuat, berkali-kali juga banyak pertanyaan ke Ombudsman. Apa iya asal relawan bisa masuk, lagi-lagi isunya bagaimana rekrutmen sistem," ujar Alamsyah Saragih.


Catatan kedua, kata Alamsyah, mencuatnya isu mengenai jajaran direksi dan komisaris yang dipilih berasal dari bank BUMN tertentu.

"Jangan-jangan memang bank BUMN tertentu adalah sumber dari profesional yang baik di Indonesia misalnya dari Bank Mandiri. Ada yang bilang wamennya dari Bank Mandiri saya kira terlalu jauh menduga-duga seperti itu," katanya.

Catatan ketiga adalah isu penempatan anggota TNI/Polri aktif. Keempat, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN dan terakhir terkait isu pengurus partai politik menjadi komisaris BUMN.

"Ini juga pertanyaannya, tapi kan dia mundur, sudah mundurnya waktu seleksi atau sudah dipilih. Sudah jelas peraturan menteri BUMN sendiri jelas tidak boleh pengurus parpol," jelasnya.

"Waktu penjaringan pun harus sudah gugur, masa setelah jadi komisaris baru mengundurkan diri," ucapnya.

Sambungnya, Ombudsman juga menerima banyak keluhan dari komisaris BUMN di mana komisaris yang rangkap jabatan susah hadir dan sulit diminta pendapat.

"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius dan merasa komisaris rangkap jabatan sudah kehadirannya susah, diminta pendapat juga tidak ada," bebernya.

Kondisi itu hampir merata dilakukan oleh komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Menurutnya, para komisaris yang serius bekerja merasa diberlakukan tidak adil.

"Keluhan itu nyata dan tentunya orang tidak mau disebut namanya, merata, dan banyak sekali yang melaporkan begitu," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya