Berita

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih/Net

Politik

Ombudsman: Banyak Yang Bertanya, Komisaris BUMN Ditunjuk Sebagai Kompensasi Dari Relawan Politik

KAMIS, 02 JULI 2020 | 19:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ombudsman RI catatkan sejumlah isu yang berkembang terkait dengan pemilihan komisaris BUMN. Salah satunya, komisaris ditunjuk sebagai kompensasi politik.

Hal tersebut diungkapkan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam acara Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN, Kamis (2/7).

"Ada beberapa isu yang berkembang, salah satu isu kompetensi komisaris berasal dari relawan politik ini juga mencuat, berkali-kali juga banyak pertanyaan ke Ombudsman. Apa iya asal relawan bisa masuk, lagi-lagi isunya bagaimana rekrutmen sistem," ujar Alamsyah Saragih.


Catatan kedua, kata Alamsyah, mencuatnya isu mengenai jajaran direksi dan komisaris yang dipilih berasal dari bank BUMN tertentu.

"Jangan-jangan memang bank BUMN tertentu adalah sumber dari profesional yang baik di Indonesia misalnya dari Bank Mandiri. Ada yang bilang wamennya dari Bank Mandiri saya kira terlalu jauh menduga-duga seperti itu," katanya.

Catatan ketiga adalah isu penempatan anggota TNI/Polri aktif. Keempat, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN dan terakhir terkait isu pengurus partai politik menjadi komisaris BUMN.

"Ini juga pertanyaannya, tapi kan dia mundur, sudah mundurnya waktu seleksi atau sudah dipilih. Sudah jelas peraturan menteri BUMN sendiri jelas tidak boleh pengurus parpol," jelasnya.

"Waktu penjaringan pun harus sudah gugur, masa setelah jadi komisaris baru mengundurkan diri," ucapnya.

Sambungnya, Ombudsman juga menerima banyak keluhan dari komisaris BUMN di mana komisaris yang rangkap jabatan susah hadir dan sulit diminta pendapat.

"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius dan merasa komisaris rangkap jabatan sudah kehadirannya susah, diminta pendapat juga tidak ada," bebernya.

Kondisi itu hampir merata dilakukan oleh komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Menurutnya, para komisaris yang serius bekerja merasa diberlakukan tidak adil.

"Keluhan itu nyata dan tentunya orang tidak mau disebut namanya, merata, dan banyak sekali yang melaporkan begitu," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya