Data Kemiskinan: Karena Operator Desa Tidak Digaji Dan Mendagri Yang Mestinya Turun Langsung Untuk Pengecekan

Penyebab tidak berkembangnya data kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah akibat operator desa atau kelurahan yang tidak memberikan data-data secara valid kepada Dinas Sosial (Dinsos) di setiap tingkat daerah.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI yaitu Anisah Syakur saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dan Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, serta Menteri Keuangan RI terkait Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, Rabu (1/7).

“Data kemiskinan ini ngaco akibat operator desa tidak memberikan data yang valid kepada Dinsos. Hal tersebut karena mereka itu tidak digaji, jadi ngasih  (data)nya asal-asalan saja, tidak sesuai dengan kenyataan,” ujar Anisah, dari siaran pada laman resmi media sosial DPR RI.  

Untuk itu, Anisah mengusulkan agar ada insentif atau gaji yang diberikan kepada  operator desa agar meningkatkan semangatnya dalam bekerja. Dengan semangat itu, maka percepatan data kemiskinan bisa diperoleh.

“Makanya operator desa itu harus digaji agar mereka itu semangat, jika tidak datanya sulit untuk benar,” tekannya.

Sementara, anggota Komisi VIII dari Demokrat, Ahmad, menyampaikan, data yang saling tumpang tindih itu kuncinya ada pada kepala daerah. Perlu dilakukan teguran keras terhadap para kepala daerah agar lebih serius dalam mengurus data kemiskinan di daerahnya.

"Perlu teguran keras, karena kuncinya ada pada kepada daerah. Asal kepala daerahnya serius mengurus orang miskin maka ini akan tuntas," ujar Ahmad.

Ia menekankan untuk menegur kepala daerah perlu kekuatan dari menteri dalam negeri. Maka, Ahmad menyarankan kepada menteri dalam negeri agar turun ke daerah mengadakan pengecekan langsung dan menegur kepala daerahnya.

"Kami sarankan, sesekali menteri dalam negeri turun, cek data itu betul nggak!" tegas Ahmad. "Pasti nanti kaget, terbirit birit kepada daerah. Apa pun kita bicara dari sini kalo kepala daerahnya tidak bergerak... no way tak ada."

Ia juga menyarankan untuk menurunkan kemiskinan tidak cukup hanya berdasarkan pendekatan ekonomi saja. Tetapi juga membutuhkan revolsi mental.

Salah satu contohnya adalah, rakyat senang diberi pinjaman tetapi tidak senang mengembalikannya. Revolusi mental dibutuhkan untuk menata cara pandang masyarakat ini agar semua bisa berjalan baik.

"Kebanyakan senang meminjam tapi sulit mengembalikan. Mereka tidak senang mengembalikannya, ini butuh revolusi mental. Ada lagi itu, dipinjam uang tetapi disangkanya hibah," ujar Ahmad.