Contoh Periode Pertama, Reshuffle Ala Jokowi Tidak Akan Ubah Tata Kelola Pemerintahan

Isu reshuffle yang keluar dari mulut Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam rapat kabinet 18 Juli lalu ramai diperbincangkan banyak kalangan.

Dari sekian banyak penilaian yang disampaikan, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf menyebutkan, bahwa reshuffle tidak akan mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Sebab berdasarkan pengalaman reshuffle di periode pertama, Gde Siriana tidak menyaksikan capaian ekonomi RI naik hingga 7 persen, sebagaimana yang dijanjikan Jokowi saat sebelum reshuffle tahun 2015.

Begitupun disaat reshuffle kedua periode pertama tahun 2016. Di mana enam belas kebijakan ekonomi ditargetkan tercapai pada tahun 2018 setelah mengganti sejumlah menterinya.

"Jadi apakah akan ada perbaikn meski dlakukan reshuffle? Saya jawab tidak akan. Contoh di periode satu," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).

Dari pengalaman itu, Gde Siriana juga melihat bahwa pola kepemimpinan Jokowi masih sama dengan periode kedua saat ini. Bahkan ia berasumsi, ada pihak-pihak dilingkaran pemerintah yang mengendalikan pemerintahan, atau yang disebut the real president.

Jika benar ada pihak yang bernama the real president ini, maka bukan tidak mungkin reshuffle yang akan dilakukan Jokowi nanti akan percuma.

"Ketika mereka ini, the real president ini menjalankan agenda masing-masing, benturan kepentingn ini terjadi. Nampak jelas kebingungan Jokowi dari kebijakan-kebijakan yang enggak jelas," ucap Gde Siriana.

"Yang satu minta kartu pra kerja, satunya lagi minta HIP (Haluan Ideologi Pancasila), yang satu minta investasi China, satunya lagi minta UU Minerba. Tapi apalah daya seorang boneka," pungkasnya.