Ilustrasi PT PLN Persero/Net
Salah satu perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menanggung utang negara hingga mencapai Rp 500 triliun nilainya.
Salah satu BUMN itu adalah PT PLN Persero. Perusahaan listrik pelat merah itu menanggung utang akibat proyek 35 ribu megawatt listrik.
Persoalan inilah yang kemudian dikomentari Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, yang menduga adanya pihak-pihak yang memanfaatkan megaproyek kelistrikan ini.
"Dengan PLN utang Rp 500 triliun dalam 5 tahun, akal sehat saya mensinyalir adanya praktik membegal pelan-pelan BUMN melalui mekanisme 'markup proyek-pembiayaan utang'," ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).
"Begal hanya bisa terjadi ketika ada proyek. Proyek jalan jika ada utang. Setiap tahun begal terjadi linier dengan utang bertambah," sambungnya.
Begal yang dimaksud Gde Siriana ialah tindakan menodong agar PLN bisa menanggung beban utang besar akibat keinginan pemerintah menjalankan megaproyek 35 Megawatt ini.
"Ini bukti bahwa BUMN menanggung beban utang besar dan collaps akibat dipaksakan bangun infrastruktur dengan hutang. Padahal proyeknya sendiri sangat mungkin sudah di markup. Sudah inefisien plus bengkaknya bunga pinjaman," ungkapnya.
Gde Siriana berharap kepada Presiden Joko Widodo agar dapat menjelaskan terkait permasalahan ini. Ketimbang sekadar marah-marah saat berpidato dalam rapat kabinet 18 Juni lalu.
"Saya respect kepada Jokowi jika dia live di semua TV nasional marah-marah kenapa utang PLN naik Rp 500 triliun selama dia jadi presiden," ucapnya.
"Karena mau dikemanakan akal sehat kita, utang Rp 500 triliun dalam 5 tahun, tanpa kita merasakan benefitnya," demikian Gde Siriana Yusuf.
