Pendapat INSIS, Menteri Yang Kerap Bikin Kegaduhan Layak Dicopot

Rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet pada Kamis (18/6) lalu diharapkan benar-benar terwujud dengan menunggu hingga 1 tahun memimpin Indonesia di periode kedua ini.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata mengatakan, Presiden Jokowi diharapkan melakukan reshuffle nanti pada saat momentum satu tahun kepemimpinan periode keduanya.

"Jika presiden ingin reshuffle kabinet ada baiknya menunggu Oktober 2020 saja. Ini sekaligus momentum 1 tahun pemerintahan sekaligus untuk evaluasi kinerja Menteri di tengah Pandemik Covid-19," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).

Namun demikian, Dian pun membeberkan pos-pos Kementerian yang layak diganti. Menteri-menteri yang layak diganti, kata Dian adalah menteri yang kerap membuat kegaduhan di tengah masyarakat menghadapi Pandemik Covid-19.

"Pos-pos krusial yang layak menyedot energi publik baik sebelum ataupun di tengah berlangsungnya Covid-19 dapat menggunakan instrumen menteri yang kerap bikin gaduh. Ini linier dengan kemauan presiden agar menteri jangan bikin gaduh," jelas Dian.

Diantaranya ialah Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag), Fachrul Rozi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

"Sedangkan menteri-menteri yang tidak mencapai target capaian kinerja di luar ekspektasi presiden maka ini sudah di tangan Jokowi. Tentu saja, harapannya, reshuffle dapat menjadi energi baru agar kinerja dan dapat merangsang ekonomi," pungkas Dian.