Komisi VIII DPR Bahas Validasi Data Kemiskinan Bareng Mendes Dan Mensos

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja gabungan bersama Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Rapat kali ini diagendakan pembahasan soal verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat membuka rapat menyatakan bahwa di tengah situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini diperlukan sejumlah langkah strategis dan taktis mengenai data kemiskinan.

"Saat masa pandemi sekarang ini, kita perlu mengambil langkah strategis dan taktis agar data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya mengawali rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Politisi PAN itu menyebut pandemik Covid-19 sedianya dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan data kemiskinan itu sendiri. Mengingat dampak akibat Covid-19 pada sektor ekonomi sangat luar biasa.

Yandri Susanto berharap ke depan pemerintah sudah memiliki suatu data kemiskinan yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).

"Komisi VIII DPR menilai sudah saatnya pemerintah memiliki satu data kemiskinan yang menajdi rujukan kementerian/lembaga," demikian Yandri.

Hingga berita ini diturunkan, rapat gabungan tersebut masih berlangsung dengan agenda pemaparan dari para menteri terkait tema pembahasan rapat.