Berita

Warga minoritas Uighur di Xinjiang, China/Net

Dunia

Peneliti Jerman: China Sterilisasi Hingga Aborsi Paksa Wanita Uighur Untuk Tekan Populasi

SELASA, 30 JUNI 2020 | 08:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah China dilaporkan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan populasi etnis Uighur dan minoritas lainnya. Upaya-upaya tersebut seperti sterilisasi paksa hingga aborsi.

Melansir CNA, laporan tersebut diungkapkan oleh seorang peneliti Jerman, Adrian Zenz pada Senin (29/6). Di mana ia mengatakan, para wanita Uighur dianca, akan diinternir di kamp jika menolak untuk menggugurkan kandungannya yang melebihi kuota kelahiran, dua anak.

Zenz mengungkap, wanita Uighur dipasangi alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD meski belum memiliki dua anak. Bahkan beberapa wanita dipaksa untuk mendapatkan operasi sterilisasi.


Mantan tahanan kamp mengurai, mereka diberi suntikan untuk menghentikan menstruasi atau menyebabkan pendarahan yang tidak biasa, sesuai dengan efek obat-obatan KB.

Laporan tersebut Zenz ungkap dari dokumen publik yang ia temukan ketika menjelajahi internet China untuk kamp-kamp yang selama ini diselidiki oleh PBB.

Dari dokumen tersebut, wanita di beberapa komunitas minoritas desa sering menerima tes ginekologi dan tes kehamilan selama dua bulan sekali dari pejabat kesehatan setempat.

Upaya China untuk menekan populasi Uighur juga dibuktikan dari turunnya pertumbuhan di bawah rata-rata di Kabupaten Xinjiang antara 2017 hingga 2018.

Dalam laporannya, Zenz mengatakan, China tampak menggunakan kontrasepsi secara paksa sebagai bagian dari rencana dominasi etno-rasial.

"Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius apakah kebijakan Beijing di Xinjiang mewakili, dalam hal mendasar, apa yang mungkin dicirikan sebagai kampanye demogaris genosida sesuai definisi PBB," paparnya.

China selama ini dituding telah mengarantina lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas lainnya di kamp-kamp pendidikan ulang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya