Berita

Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz/net

Dunia

Benny Gantz Anggap 1 Juli Tidak Sakral, Bentuk Penolakan Rencana Aneksasi Tepi Barat?

SENIN, 29 JUNI 2020 | 18:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Menteri Pertahanan Israel sekaligus mitra koalisi utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Benny Gantz tampak enggan menyetujui rencana aneksasi Tepi Barat yang ditargetkan dimulai pada 1 Juli.

Menurut seorang sumber dari partai Gantz, Biru dan Putih, ia meragukan prospek rencana aneksasi Tepi Barat ketika bertemu dengan Dutabesar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman dan penasihat Gedung Putih, Avi Berkowitz.

Melansir Reuters, sumber tersebut mengatakan, menurut Gantz,  1 Juli bukanlah tanggal yang "sakral".


"Gantz memperjelas dalam pertemuan itu bahwa 1 Juli bukan tanggal yang sakral," ujar sumber tersebut seraya mengatakan, Gantz lebih ingin Israel berfokus pada pemulihan ekonomi yang rusak akibat dihantam Covid-19.

Dalam konferensi pers pekan lalu saja, Gantz memprediksi, krisis Covid-19 dapat berlangsung hingga satu setengah tahun.

Terkait dengan proposal perdamaian Presiden Donald Trump di Timur Tengah, Gantz mengaku itu adalah langkah yang bersejarah. Kepada utusan AS, ia mengatakan, proposal tersebut harus dilaksanakan dengan  mitra strategis di kawasan, termasuk Palestina, dan harus menguntungkan semua pihak.

Pernyataan Gantz sendiri tampaknya sudah menunjukkan penolakan terhadap rencana mantan rivalnya, Netanyahu, untuk segera menganeksasi bagian-bagian dari Tepi Barat, termasuk Lembah Jordan.

Di sisi lain, sumber Gedung Putih mengungkap, AS juga meragukan rencana Netanyahu, terlebih Washington ingin rencana tersebut dilakukan dengan kehadiran Gantz.

AS sendiri menganggap rencana Netanyahu terlalu terburu-buru, karena dalam proposal perdamaian Trump, Washington ingin Israel menguasai Tepi Barat secara perlahan.

Gantz dan Netanyahu telah sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan guna mengakhiri kebuntuan politik setelah tiga kali gagal dalam pemilihan umum.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya