Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Repro

Publika

Kembang Gula Rasa Reshuffle, Ini Dia Calon Menteri Baru?

SENIN, 29 JUNI 2020 | 12:44 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

PERNYATAAN Jokowi yang kepikiran mau me-reshuffle menteri-menterinya di kabinet kemungkinan besar tujuannya adalah untuk memperpanjang kekuasaan supaya bisa sampai di 2024.

Bukan untuk menjawab persoalan-persoalan substantif yang mengimpit kehidupan rakyat saat ini. seperti kerusakan perekonomian, persoalan ketidakadilan, dan berbagai krisis lainnya yang menimpa negeri dan bangsa.

Kalau reshuffle benar terjadi, kelompok manakah yang kemungkinan ditawari kursi menteri untuk masuk kabinet?


Satu: Kelompok yang anti terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh anti HIP ini bakal dirayu untuk masuk kabinet untuk melumpuhkan perlawanan.

Jangankan sekadar persoalan HIP, calon presiden yang sudah nyata dan jelas mendapatkan dukungan dari jutaan rakyat saja dapat balik badan, melipir jadi menteri di kabinet.

Dua: Kelompok neoliberal. Kelompok ini sudah lama langak-longok kepingin nongol jadi menteri. Sri Mulyani yang merupakan gembong ekonom neoliberal bukan tidak mungkin bikin manuver membisiki supaya kolega yang sealiran dengannya, sesama neolib, merangsek untuk menguasai kabinet. Sehingga lengkaplah rasa bumbu kabinet “Babu Neolib Majikan China”.

Kalau reshuffle benar terjadi, situasinya akan benar-benar mirip dengan cara Orde Lama di tahun 60-an dalam “menyelesaikan masalah”. Yaitu dengan membuat Kabinet 100 Menteri, untuk menjawab krisis dan kehancuran negeri. Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh rakyat.

Cara seperti itu hanya untuk memperkuat dukungan terhadap kekuasaan. Bukan untuk perubahan yang lebih baik buat rakyat, yang hidup dalam berbagai keterpurukan akibat multikrisis yang menyeret bangsa dan negeri dalam kehinaan.

Pepatah Latin mengingatkan:

Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas... tindakan yang benar tidak akan terjadi tanpa ada niat yang benar.

Arief Gunawan

Wartawan Senior

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya