Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Repro

Publika

Kembang Gula Rasa Reshuffle, Ini Dia Calon Menteri Baru?

SENIN, 29 JUNI 2020 | 12:44 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN

PERNYATAAN Jokowi yang kepikiran mau me-reshuffle menteri-menterinya di kabinet kemungkinan besar tujuannya adalah untuk memperpanjang kekuasaan supaya bisa sampai di 2024.

Bukan untuk menjawab persoalan-persoalan substantif yang mengimpit kehidupan rakyat saat ini. seperti kerusakan perekonomian, persoalan ketidakadilan, dan berbagai krisis lainnya yang menimpa negeri dan bangsa.

Kalau reshuffle benar terjadi, kelompok manakah yang kemungkinan ditawari kursi menteri untuk masuk kabinet?

Satu: Kelompok yang anti terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh anti HIP ini bakal dirayu untuk masuk kabinet untuk melumpuhkan perlawanan.

Jangankan sekadar persoalan HIP, calon presiden yang sudah nyata dan jelas mendapatkan dukungan dari jutaan rakyat saja dapat balik badan, melipir jadi menteri di kabinet.

Dua: Kelompok neoliberal. Kelompok ini sudah lama langak-longok kepingin nongol jadi menteri. Sri Mulyani yang merupakan gembong ekonom neoliberal bukan tidak mungkin bikin manuver membisiki supaya kolega yang sealiran dengannya, sesama neolib, merangsek untuk menguasai kabinet. Sehingga lengkaplah rasa bumbu kabinet “Babu Neolib Majikan China”.

Kalau reshuffle benar terjadi, situasinya akan benar-benar mirip dengan cara Orde Lama di tahun 60-an dalam “menyelesaikan masalah”. Yaitu dengan membuat Kabinet 100 Menteri, untuk menjawab krisis dan kehancuran negeri. Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh rakyat.

Cara seperti itu hanya untuk memperkuat dukungan terhadap kekuasaan. Bukan untuk perubahan yang lebih baik buat rakyat, yang hidup dalam berbagai keterpurukan akibat multikrisis yang menyeret bangsa dan negeri dalam kehinaan.

Pepatah Latin mengingatkan:

Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas... tindakan yang benar tidak akan terjadi tanpa ada niat yang benar.

Arief Gunawan

Wartawan Senior

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya