Berita

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama DPP PGK/RMOL

Politik

Luhut Akui Awalnya Indonesia Tidak Siap Hadapi Covid-19

SENIN, 29 JUNI 2020 | 00:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia diakui tidak siap menangani Covid-19 saat pertama kali menjangkit Tanah Air.

Hal itu diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar bersama DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Minggu malam (28/6).

“Nah sekarang fokus penanganan kita bikin kuratif, preventif promotif, kesehatan, pendanaan penanganan, ini tiga bulan pertama itu agak mencari-cari bentuknya (penanganan). Jadi orang bilang harus lockdown lah, harus inilah segala macam,” ujar Menko Luhut.


Setelah mencermati perkembangan Covid-19 baik nasional dan internasional, pemerintah mencari solusi untuk meningkatkan percepatan penanganan wabah dari Wuhan ini.

“Ini kan masalah baru, tapi setelah sudah berjalan beberapa waktu, kita sudah bisa menciptakan 65 lab (untuk) pengujian Covid-19, 2.889 RS Covid-19, pembangunan rumah sakit darurat,” ucapnya.

Pemerintah, kata dia, juga mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat untuk menyiapkan fasilitas medis sekaligus mendapatkan peringatan dini bahwa Indonesia semula tidak siap menghadapi situasi krisis akibat hantaman wabah Covid-19 lantaran fasilitas medis yang tidak memadai.

“Overall, sekarang dari sisi positifnya, kita jadi tahu ada alert atau early warning, 'eh Indonesia itu rupanya sangat tidak siap menghadapi hal-hal seperti ini',” bebernya.

Dia mengaku, hampir 100 persen barang-barang farmasi yang didapat berasal dari impor. Saat ini pun pemerintah mengeluarkan dana yang banyak untuk memfokuskan industri farmasi.

“Kita hampir 98 persen impor pharmaceutical. Nah sekarang dengan Pak Rosan (Ketua Umum Kadin), kita udah bicara, karena itu perintah presiden kita membikin industri pharmaceutical, kira habis-habisan buat itu. Sekarang ada di Batang karena tidak jadi di Brebes, karena tanahnya tidak bagus, saya rasa Pak Bahlil (Kepala BKPM) yang paling tahu,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya