Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Ramalan Rizal Ramli Kembali Terbukti, PLN Kini Menanggung Utang Rp 500 T

MINGGU, 28 JUNI 2020 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ramalan ekonom senior DR. Rizal Ramli kembali terbukti. Kali ini ramalan bahwa proyek pembangkit listrik 35 ribu MW akan menjadi malapetaka di kemudian hari.

Pengamat kebijakan publik Syafril Sjofyan mencatat, sejak mendapat jabatan sebagai Menko Kemaritiman di era Presiden Joko WIdodo, Rizal Ramli langsung melancarkan kritik keras pada proyek ini.

Kini kritik itu terbukti benar. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terlilit utang hingga mencapai Rp 500 triliun pada akhir 2019. Utang ini merupakan buntut dari beban utang dalam jumlah besar untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, kenaikan utang sebesar Rp 500 triliun tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 perseroan hanya berutang tidak sampai Rp 50 triliun.

Namun ketika itu, sambung Syafril Sjofyan, Rizal Ramli mendapat serangan dari Wakil Presiden JK, Menteri BUMN Rini, dan Menteri ESDM Sudirman Said. Mereka kompak mengatakan bahwa Rizal Ramli tidak tahu apa-apa dan bukan menteri yang seharusnya urus masalah PLN.

“Media mainstream TV, Koran dan media online ikut "menyerang" RR sebagai Menteri tukang heboh. Lucunya Presiden Jokowi yang "membujuk' RR menjadi Menko malah "tidak berani" membela RR dari serangan tersebut,” kenangnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/6).

Nasi sudah jadi bubur. Negara terlilit utang yang sedemikian besar, hampir seperempat APBN. Potensi gagal bayar bisa merontokkan negeri ini.

“Lalu siapa yang diminta pertanggungjawaban? Padahal sudah diingatkan oleh RR sewaktu menjabat Menko,” ujarnya bertanya-tanya.

“Semestinya Presiden Jokowi yang tidak punya kemampuan memilih pembantunya menyelamatkan PLN,” demikian Syafril Sjofyan.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya