Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Ramalan Rizal Ramli Kembali Terbukti, PLN Kini Menanggung Utang Rp 500 T

MINGGU, 28 JUNI 2020 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ramalan ekonom senior DR. Rizal Ramli kembali terbukti. Kali ini ramalan bahwa proyek pembangkit listrik 35 ribu MW akan menjadi malapetaka di kemudian hari.

Pengamat kebijakan publik Syafril Sjofyan mencatat, sejak mendapat jabatan sebagai Menko Kemaritiman di era Presiden Joko WIdodo, Rizal Ramli langsung melancarkan kritik keras pada proyek ini.

Kini kritik itu terbukti benar. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terlilit utang hingga mencapai Rp 500 triliun pada akhir 2019. Utang ini merupakan buntut dari beban utang dalam jumlah besar untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).


Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, kenaikan utang sebesar Rp 500 triliun tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 perseroan hanya berutang tidak sampai Rp 50 triliun.

Namun ketika itu, sambung Syafril Sjofyan, Rizal Ramli mendapat serangan dari Wakil Presiden JK, Menteri BUMN Rini, dan Menteri ESDM Sudirman Said. Mereka kompak mengatakan bahwa Rizal Ramli tidak tahu apa-apa dan bukan menteri yang seharusnya urus masalah PLN.

“Media mainstream TV, Koran dan media online ikut "menyerang" RR sebagai Menteri tukang heboh. Lucunya Presiden Jokowi yang "membujuk' RR menjadi Menko malah "tidak berani" membela RR dari serangan tersebut,” kenangnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/6).

Nasi sudah jadi bubur. Negara terlilit utang yang sedemikian besar, hampir seperempat APBN. Potensi gagal bayar bisa merontokkan negeri ini.

“Lalu siapa yang diminta pertanggungjawaban? Padahal sudah diingatkan oleh RR sewaktu menjabat Menko,” ujarnya bertanya-tanya.

“Semestinya Presiden Jokowi yang tidak punya kemampuan memilih pembantunya menyelamatkan PLN,” demikian Syafril Sjofyan.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya