Berita

Komite Mahasiswa Sumatera Utara menuntut Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN/RMOLSumut

Politik

Tersinggung Putusan Erick Thohir, Mahasiswa Sumut Tuntut Menteri BUMN Itu Dicopot

MINGGU, 28 JUNI 2020 | 01:08 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komite Mahasiswa Sumatera Utara menolak adanya Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi direksi dan komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan pengangkatan WNA menjadi direksi dan komisaris, elemen mahasiswa itu mengaku tersinggung dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Sebab, Erick dinilai tak menghargai keberadaan anak bangsa.

Selain itu, adanya aroma dwi fungsi TNI/Polri di tubuh BUMN juga menjadi sorotan mereka. Mereka menilai, jika Erick Thohir adalah menteri bermental inferior.


Jurubicara Komite Mahasiswa Sumatera Utara, Ira Sembiring mengatakan, tindakan Erick Thohir ini perlu mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo.

“Keputusan Erick Thohir sudah menyinggung anak bangsa yang dinilainya dari beberapa juta orang di negeri ini tidak layak dan berkompeten untuk sekelas jabatan di perusahaan milik bangsa kita sendiri,” kata Ira, Sabtu (27/6) dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Bersama rekan-rekannya, Ira yang didampingi Edwin Stenov Sihombing dan  Niko Romegahdo Girsang, menuntut agar Erick Thohir dicopot sebagai Menteri BUMN.

“Kami menuntut agar Erick Thohir dicopot sebagai Menteri BUMN. Karena dia telah membiarkan BUMN dikelola orang asing dan menunjukkan sikapnya sebagai menteri bermental inferior,” tegasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya