SUATU hari di tahun 1986, Gus Dur berkunjung ke sebuah kantor di Slipi, Jakarta. Dalam kunjungan itu, Gus Dur menyambangi kantor Sudharmono, dan sekaligus melipir ke kantor Sarwono Kusumaatmaja. Saat itu, Sarwono menjadi Sekjen Golkar, sebuah jabatan prestisius di tengah masa keemasan politik Orde Baru.
Di pertengahan 1980-an, Golkar menjadi kekuatan utama politik Orde Baru. Di samping, amunisi kekuatan dari militer yang menjadi basis legitimasi Soeharto membangun Orde Baru. Soeharto masih menduduki kursi presiden, dengan rezim politik yang saat kuat.
Di kantor Sekjen Golkar, Gus Dur mengajak diskusi Sarwono membahas konsep maritim Indonesia. Gus Dur dengan jernih mengulas gagasan maritim, konsep kelauatan, sekaligus menyampaikan visi masa depan untuk membangun kedaulatan laut.
Tentu saja, Sarwono terheran-heran mendengar seorang kiai pesantren yang baru saja menjadi Ketua Tanfidziyyah PBNU, dengan jitu mengulas konsep maritim. Apalagi, Gus Dur sangat fasih membahas kedualatan maritim berdasar UNCLOS (United Nations Convention of the Law of the Sea), yang berlaku sejak 1982.
Apalagi, di akhir perbincangan, Gus Dur meramalkan dirinya akan menjadi presiden. Seraya meminta Sarwono menjadi menteri yang mengawal gagasan maritim. Sarwono bingung, antara tidak yakin dan terheran-heran.
Tiga belas tahun kemudian, Gus Dur menjadi presiden Indonesia. Manuver-manuver di jagad politik Indonesia sangat ramai, selepas Soeharto tumbang dan reformasi dimulai. Gus Dur menepati janji untuk mengajak Suwarno Kusumaatmaja menjadi Menteri Kelautan.
Ketika itu, Suwarno ingin mengelak, karena ada rencana studi ke Amerika Serikat. Gus Dur meyakinkan tokoh penting Golkar itu, sehingga bersedia masuk ke kabinet.
Ketika menjadi Presiden, Gus Dur membuat kebijakan penting di sektor maritim. Gus Dur menjadikan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 diperingati sebagai Hari Nusantara. Penetapan Hari Nusantara ini sampai sekarang masih berlaku, meski ketika itu ditentang oleh birokrasi sekretariat negara.
Di sisi lain, berdasar Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada 1999 menyatakan bahwa pengembangan perekonomian berorientasi global sesuai kemajuan teknologi, dengan cara membangun keunggulan komparatif sebagai negara kelautan dan agraris sesuai dengan produk unggulan daerah berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Gus Dur menerbitkan Keppres 161/1999 yang melahirkan Dewan Maritim dan Departemen Eksplorasi Kelautan dan Perikanan, sebagai cikal bakal lembaga negara yang terfokus pada pengamanan sumber daya laut negeri kita.
Pada waktu itu, secara resmi belum ada regulasi yang konkret untuk melindungi sumber daya laut Nusantara. Padahal, luas wilayah Indonesia sekitar 2/3 merupakan kawasan laut, yang membujur dari Aceh hingga Papua. Potensi besar perikanan dan khazanah maritim yang menjadikan Indonesia sebenarnya sangat kaya raya.
Pengelolaan wilayah laut sesuai UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah, sudah direvisi menjadi UU 32/2004. Akan tetapi, pada Pasal 3 dan 10 (c), masih mencantumkan bahwa wilayah laut sejauh 4 mil laut, dikelola oleh pemerintah daerah dan kota. Sedangkan, wilayah laut sejauh 12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi.
Meski demikian, regulasi dalam pengelolaan wilayah laut ini sangat dinamis, mengingat silang kepentingan antar wilayah dan negara sangat beririsan dengan geopolitik internasional.
Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur membentuk Kementerian Kelautan agar menjadikan sumber daya luat Indonesia menjadi penopang kesejahteran warga dan kedaulatan negara. Sarwono Kusumaatmaja diminta Gus Dur untuk mengomandoi Kementerian Kelautan, dengan visi besar untuk masa depan Indonesia.
Ada dua hal mendasar, yang menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pendirian Kementerian Kelautan.
Pertama, meningkatnya konsumsi ikan per kapita. Kedua, meningkatnya volume ekspor produk perikanan (Salahuddin, 2019). Dalam hal ini, Gus Dur ingin agar sektor maritim menjadi instrumen penting dalam diplomasi internasional Indonesia.
Di antara terobosan Gus Dur, yakni mendirikan Departmen Eksplorasi Laut pada 26 Oktober 1999, yang pada 2005 bertransformasi menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di bawah komando Gus Dur, potensi laut Indonesia menjadi sumber devisa yang besar. Pemanfaatan potensi kemaritiman, melonjak drastis dari 600 miliar rupiah, menjadi Rp 17 triliun.
Rokhmin Dahuri, Guru Besar IPB, dalam sebuah seminar di Universitas Diponegoro (Undip), Agustus 1999, mengungkapkan betapa peran penting Gus Dur dalam membangkitkan potensi laut Indonesia.
"Beliau menekankan perlunya reorientasi pembangunan ekonomi dari basis daratan kembali ke basis kelautan. Terlebih, Indonesia berada di wilayah lautan Hindia Pasifik yang sangat strategis dalam perekonomian global," ungkap Rokhmin Dahuri.
Diplomasi maritim Gus Dur sangat jitu menempatkan Indonesia dalam konteks geopolitik global, dengan lintas kepentingan lintas negara. Gus Dur secara jernih ingin mengembalikan kedaulatan maritim sebagai pondasi kekuatan negara Indonesia dengan basis kejayaan Majapahit dan Sriwijaya, untuk kemaslahatan masa kini dan masa mendatang.
Munawir Aziz Penulis adalah Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom dan Penulis buku 'Bapak Tionghoa Nusantara: Gus Dur, Politik Minoritas dan Strategi Kebudayaan'
