Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno/Net

Politik

Pengamat: Pembakaran Bendera Partai Bisa Terjadi Bukan Hanya Ke PDIP

SABTU, 27 JUNI 2020 | 13:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Bendera PDI Perjuangan dibakar saat aksi ormas Islam GNPF Ulama, FPI, dan PA 212 yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Kejadian ini ramai diperbincangkan sejumlah kalangan, terutama oleh kader PDIP yang merasa tersinggung lambang organisasinya diperlakukan demikian oleh massa aksi yang digagas PA 212 Cs.

Dari banyak pihak mengomentari peristiwa yang tidak baru ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno memberikan penilaian dari sudut pandang yang berbeda.


Dia menuturkan, pembekaran bendera PDIP yang dilakukan oknum massa aksi PA 212 dalam aksi penolakan RUU HIP bersifat subjektif. Karena dalam pandangannya, salah satu organisasi massa Islam itu tidak merepresentasikan suara umat muslim di seluruh Indonesia.

"Ketika 212 bakar bendera PDIP ya dia tentu enggak mewakili kelompok manapun, dia hanya mewakili kelompok 212 saja," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/6).

Dari situ, Adi Prayitno memprediksi kejadian serupa bisa didapatkan oleh partai selain PDIP. Karena secara tidak langsung, RUU HIP yang digagas PDIP telah menyinggung perasaan umat Islam yang masuk ke dalam kelompok PA 212.

Sehingga, peristiwa pembakaran bendera PDIP hanya satu contoh, yang apabila ada satu partai yang menelurkan kebijakan dengan menyinggung ideologi suatu kelompok, maka bukan tidak mungkin aksi serupa kembali terjadi.

"Apa yang dilakukan PA 212 itu ya bisa terjadi pada partai lain, bukan hanya PDIP yang diangap kebijakan-kebijakan politiknya dinilai tidak islami, bertentangan dengan umat islam dan seterusnya," ucapnya.

"Hari ini PDIP, tapi tidak ada yang menjamin bahwa ke depan bukan hanya PDIP. Bisa juga partai lain juga dikritik, dan ada pembakaran-pembakaran bendera partai," tutup Adi Prayitno menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya