Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno/Net

Politik

Pengamat: Pembakaran Bendera Partai Bisa Terjadi Bukan Hanya Ke PDIP

SABTU, 27 JUNI 2020 | 13:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Bendera PDI Perjuangan dibakar saat aksi ormas Islam GNPF Ulama, FPI, dan PA 212 yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Kejadian ini ramai diperbincangkan sejumlah kalangan, terutama oleh kader PDIP yang merasa tersinggung lambang organisasinya diperlakukan demikian oleh massa aksi yang digagas PA 212 Cs.

Dari banyak pihak mengomentari peristiwa yang tidak baru ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno memberikan penilaian dari sudut pandang yang berbeda.


Dia menuturkan, pembekaran bendera PDIP yang dilakukan oknum massa aksi PA 212 dalam aksi penolakan RUU HIP bersifat subjektif. Karena dalam pandangannya, salah satu organisasi massa Islam itu tidak merepresentasikan suara umat muslim di seluruh Indonesia.

"Ketika 212 bakar bendera PDIP ya dia tentu enggak mewakili kelompok manapun, dia hanya mewakili kelompok 212 saja," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/6).

Dari situ, Adi Prayitno memprediksi kejadian serupa bisa didapatkan oleh partai selain PDIP. Karena secara tidak langsung, RUU HIP yang digagas PDIP telah menyinggung perasaan umat Islam yang masuk ke dalam kelompok PA 212.

Sehingga, peristiwa pembakaran bendera PDIP hanya satu contoh, yang apabila ada satu partai yang menelurkan kebijakan dengan menyinggung ideologi suatu kelompok, maka bukan tidak mungkin aksi serupa kembali terjadi.

"Apa yang dilakukan PA 212 itu ya bisa terjadi pada partai lain, bukan hanya PDIP yang diangap kebijakan-kebijakan politiknya dinilai tidak islami, bertentangan dengan umat islam dan seterusnya," ucapnya.

"Hari ini PDIP, tapi tidak ada yang menjamin bahwa ke depan bukan hanya PDIP. Bisa juga partai lain juga dikritik, dan ada pembakaran-pembakaran bendera partai," tutup Adi Prayitno menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya