Berita

Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Riski Ari Wibowo/Net

Politik

Pembakaran Bendera, Dema UIN Jakarta Minta PDIP Dan PA 212 Sama-sama Menahan Diri

SABTU, 27 JUNI 2020 | 08:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat unjuk rasa ANAK NKRI menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6), terus menuai reaksi beragam di tengah masyarakat.

Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Riski Ari Wibowo menilai, isiden pembakaran bendera itu diyakini timbul akibat rasa kekecewaan para pendemo terhadap RUU HIP yang mereka sebut inisiatornya adalah PDIP.

Namun begitu, dia juga menyesalkan kenapa harus ada pembakaran bendera pada aksi tersebut. Sehingga berujung pada suasana yang semakin gaduh.


"Mari kita sampaikan (demo) dengan cara yang elegan, bukan malah memancing atau membuat gaduh keadaan yang sudah gaduh. Tapi tidak bisa disalahkan juga karna sejauh ini kita tidak tahu siapa oknum pembakar bendera itu. Karena bisa jadi ada pihak yang ingin mengadu domba agar suasana semakin gaduh kedepannya," kata Riski Ari Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/6).

Menurutnya, semua pihak diharapakn untuk menahan diri dan mengindahkan aturan hukum. Termasuk jika didapati perbedaan pandangan mengenai insiden pembakaran bendera tersebut oleh kedua belah pihak dalam hal ini PDIP dan PA 212 dkk.

"Untuk kedua pihak menahan diri, mari sama-sama menunggu pihak kepolisian bekerja dengan baik. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena yang paling penting bagi bangsa ini adalah utuhnya NKRI," tutur Riski Ari Wibowo.

Terlepas dari insiden pembakaran bendera tersebut, Riski Ari Wibowo menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan adanya RUU HIP. Dia menyarankan pemerintah dan DPR untuk membatalkan, dan segera mencabut RUU kontroversial tersebut dari Prolegnas Prioritas 2020.

"Sebaiknya dibatalkan karena jika RUU tersebut diteruskan bahkan sampai disahkan, ke depan akan ada gelombang gerakan rakyat yang lebih besar," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya