Berita

Salah satu kampanye PDI Perjuangan/Net

Publika

Elit PDIP Tidak Perlu Sombong Dan Nantang

SABTU, 27 JUNI 2020 | 07:33 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEBAGAI pengamat, saya menyayangkan elit dan kader PDIP keluar garis seperti Dewi Tanjung yang ngaku nyai menyebutkan "banteng-banteng akan menyeret kalian", Budiman Sujatmiko dengan pernyataan "kader PDIP ada jutaan, bahaya kalau bergerak".

Elit yang lainnya membanggakan sebagai partai besar pemenang pemilu. Hanya untuk membuat heboh tentang pembakaran bendera, yang pada kenyataan pembakaran bendera sudah sering terjadi bahkan oleh kader PDIP di beberapa daerah sendiri yang kecewa karena kebijakan partai.

Elit jangan terlalu lebay. Stop jangan berlebih. Apalagi sengaja memanaskan kondisi. Saat umat Islam, kalangan nasionalis, akademisi dan purnawirawan TNI sedang solid menolak RUU HIP yang isinya bertentangan dengan Pancasila 18 Agustus 1945 yang disepakati oleh founding father, dan pembukaan UUD 45.


Jika hanya sebagai pemenang Pemilu 2014 dan 2019, setiap hasil pemilu legislatif PDIP hanya menghasilkan suara pemilih/pendukung berkisar sekitar 18 persen sampai 19 persen, (bahkan pernah merosot pada pileg 2004 dan 2009) di Indonesia tidak ada pemenang mutlak melebih 40 persen sampai 50 persen sejak 5 kali pileg era reformasi. Artinya jika berkaca pada pileg 2019, 19 persen dari 140 juta pemilih, pendukung riil PDIP hanya sekitar 27,5 juta.

Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 260 juta, atau bandingkan dengan penduduk Jawa Barat 45 juta itupun kemenangan pileg PDIP tidak merata di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, beberapa diantaranya tidak dapat kursi sama sekali, artinya pemenang pemilu di Indonesia tidak lebih dari 20 persen dari jumlah pemilih, tidak perlu dibanggakan atau disombongkan.

Menurut beberapa hasil survei, pendukung PDIP dari pileg ke pileg, konstruksi pendukung tetap berasal kalangan marhaenisme (Soekarnoisme) dan kelompok yang merasa kurang nyaman pada kalangan mayoritas seperti WNI keturunan, kelompok kiri kelompok aliran Syiah, Ahmadiyah serta aliran kepercayaan. Mengenai kelompok aliran kiri diakui sendiri oleh kadernya Ribka Tjiptaning.

Melihat konstruksi pendukung sebenarnya rapuh, hanya sebagian pendukung yang militan atau revolusioner istilah Hasto karena kharisma nama Soekarno/Marhaen, sebagian lagi jika terjadi sesuatu mereka akan kabur, artinya jika elit PDIP tetap saja angkuh, bisa terdepak dari kalangan mayoritas rakyat Indonesia, tidak heran jika tagar bubarkan PDIP pernah trending topik berkali-kali.

Elit PDIP harusnya eling sebagai pemenang pemilu. Tapi bukan terbesar. NU dan Muhamadiyah dan beberapa ormas lainnya punya anggota yang melebihi  jumlah pendukung PDIP. Jangan pula tepuk dada seakan petugas partainya menjadi Presiden, kemenangan karena dukungan koalisi gemuk beberapa partai.

Artinya, tidak dapat berbuat sekehendaknya melahirkan beberapa UU kontroversial, salah satunya RUU HIP Bab II memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Seperti diakui oleh Asrul Sani, Wakil Ketua MPR bahwa RUU HIP adalah usulan PDIP pada acara dua sisi TV One.

Sudah semestinya PDIP meminta maaf kepada rakyat karena telah mengusulkan RUU HIP. Ada kesengajaan tidak memuat Tap MPR RI XXV/1966 tentang larangan terhadap dan ajaran Komunis Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada RUU HIP yang diajukan sebagai inisiatif DPR.

Jika PDIP terbukti punya keinginan merubah/menyelewengkan Pancasila seperti yang termaktub dalam Bab II RUU HIP Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila, menurut konstitusi PDIP bisa dibubarkan karena dianggap telah mengkhianati UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.

Penulis adalah pengamat kebijakan publik.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya