Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa/Istimewa
Sebagai salah satu provinsi dengan kasus positif Covid-19 tinggi di Indonesia, Jawa Timur dapat atensi khusus dari Presiden Joko Widodo. Presiden pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan angka penularan dalam waktu 2 minggu.
Menanggapi permintaan orang nomor satu di Indonesia tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur.
"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19, red). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah usai rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Jokowi memberi waktu 2 minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan laju penularan Covid-19.
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," sebut Presiden Jokowi.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi lain terkait penanganan tersebut. Yaitu mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.
Lebih lanjut, Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survei IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.
Berdasarkan temuan survei tersebut, didapati fakta bahwa masih banyak pengunjung pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang belum disiplin menggunakan masker dan belum menjaga jarak aman.
Pun, saat Idul Fitri. Imbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.
Khofifah pun menegaskan, menuntaskan pandemik ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.
"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten/Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," tegasnya.
"Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," tambah Khofifah.
Selain mengunjungi Posko Gugus Tugas Jatim di Gedung Negara Grahadi, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Banyuwangi untuk meninjau Pasar Pelayanan Publik.
Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jatim juga diikuti oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menseskab Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Untuk diketahui, hingga Rabu (25/6), sebanyak 10.532 kasus positif Covid-19 tercatat di Jawa Timur. Rinciannya, 3.529 (32,56 persen) pasien sembuh, 6.151 dirawat, dan 799 meninggal.
Kota Surabaya menjadi wilayah terbanyak yang memiliki kasus Covid-19 di Jawa Timur, yaitu sebanyak 5.157 (48,9 persen). Sementara Surabaya Raya 7.053 (66,9 persen).
