Aria Bima: Pembakaran Bendera PDIP Tindakan Anarki Dan Tidak Berbudaya

Terjadi insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan bersamaan dengan bendera bergambar palu arit saat peserta aksi Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI menggelar unjuk rasa menolak RUU HIP, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegas menyatakan, partainya akan menempuh jalur hukum atas pembakaran tersebut. Sementara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak, yang menjadi salah satu pemimpin aksi, mengaku khawatir jika apa yang diperkarakan itu adalah hal yang mengada-ada dengan tujuan untuk membungkam pengkritik.

Yusuf Martak curiga ada penyusup yang sengaja datang untuk membuat gaduh. Penyusup itu diselipkan untuk membuat aksi kontroversi, yang tujuan utamanya adalah membungkam kritik atas RUU HIP yang disampaikan demonstran.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menilai tindakan tersebut anarkis dan tidak sepatutnya dilakukan oleh penyampai aspirasi.

"Saya melihat itu tindakan anarki yang berlebihan ya," ujar Aria Bima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/6).

Ketua Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa pembakaran bendera bukanlah cara yang apik untuk meluapkan kemarahan. Pasalnya, bendera merupakan simbol kehormatan suatu prtai.

"Jadi saya melihat, mengenai hal-hal terkait tindakan semacam itu tidak hanya soal bendera PDIP, tapi bendera sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan suatu organisasi," katanya.

Menurut Aria Bima, menyampaikan aspirasi di hadapan publik maupun parlemen dilindungi undang-undang. Namun, tidak boleh dilakukan secara anarki dengan merusak benda terlebih bendera yang merupakan simbol kehormatan organisasi.

"Itu suatu tindakan yang tidak berbudaya, jadi saya melihat sebenarnya kritik dan demo itu dalam sistem demokrasi diberi ruang. Tapi tidak dengan melakukan anarki," tandasnya.