Berita

Politisi PDIP Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Bagi PDIP, Dana Corona Yang Terus Membengkak Bisa Dipahami

RABU, 24 JUNI 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dana penanganan corona terus membengkak berkali lipat hanya dalam hintungan 3 bulan. Awalnya dana ini hanya Rp 405,1 triliun.

Seiring memburuknya kondisi ekonomi pemerintah menambahkan kembali menjadi sebesar Rp 642,17 triliun. Kemudian naik kembali sebesar Rp 677,2 triliun karena adanya tambahan dana alokasi dana kesehatan.

Lantas membengkak menjadi Rp 695,2 triliun karena adanya dana korporasi dan daerah yang bertambah.


Menkeu Sri Mulyani bahkan memprediksi, dana Covid-19 akan meningkat menjadi Rp 905,10 triliun. Meski diralat sedikit oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo dengan rincian hanya prediksi di tahun 2021.

Bagi anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno perubahan itu merupakan hal wajar karena tergantung durasi krisis yang tidak menentu.

“Kenaikan tersebut sebenarnya bisa dipahami karena asesmen sektoral terus masuk dengan angka-angka yang membesar. Besar kecil anggaran tergantung pada penilaian terhadap durasi krisis dan dampaknya,” ujar Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/6).

Hendrawan berharap agar pemerintah menyalurkan dana tersebut tepat sasaran. Karena, dana yang hampir menembus Rp 1.000 triliun tersebut rentan terhadap praktik korupsi.

“Kita berharap integritas penyelenggara negara dikedepankan, karena krisis memang membuka ruang untuk perbuatan mulia dan nista sama besar,” katanya.

Hendrawan menilai pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan agar tidak ada penyimpangan dalam alokasi dana ratusan triliun tersebut.

“Kita lihat nanti. Yang penting alokasi efektif, pengawasan ketat dan sistem dibuat transparan. Maling akan kelabakan bila memasuki zona terang,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya