Anggota DPD RI, Fahira Idris/Istimewa
Putusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) untuk sementara dianggap sebagai langkah yang tepat. Keputusan ini menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka dan sangat responsif terhadap masukan dan kritikan warga.
Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala melakukan review dan evaluasi terhadap semua kebijakan pelonggaran. Tidak hanya khgiatan CFD tetapi juga bidang kegiatan yang lain mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata.
Hasil review termasuk yang berasal dari masukan dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pendapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kembali kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemik tetap berada di jalur yang tepat.
“Salah satu kelebihan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah sangat disiplin melakukan review dan evaluasi serta terbuka dan responsif menerima kritik dan masukan warga salah satunya soal CFD ini. Saya melihat review dan evaluasi inilah salah satu kunci Jakarta mampu kendalikan pandemik hingga saat ini,†ujar Fahira Idris di Jakarta, Rabu (24/6).
Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan wabah corona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, dan warga. Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemik dibangun dan dipraktikkan di Jakarta.
Syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri.
“Poinnya adalah, di masa pandemik seperti saat ini, apa pun kebijakan yang diambil harus cepat dievaluasi dan diperbaiki, dan hal inilah yang terus dilakukan Pemprov DKI. Indikatornya sangat sederhana, yaitu menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang pertama dan utama," jelas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.
"Indikator lainnya, misalnya produktivitas atau ekonomi adalah indikator setelahnya. Jadi indikator menuju
New Normal itu harus tepat. Yaitu kesehatan dan keselamatan warga, setelah itu baru produktivitas. Jangan dibalik,†pungkas Senator DKI Jakarta.
