Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen/Net

Politik

Ada Isu Komunisme-PKI Bangkit Dalam RUU HIP?

RABU, 24 JUNI 2020 | 14:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Isu kebangkitan kembali komunisme atau PKI di Indonesia belakangan kembali memanas seiring polemik kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila yang terus mendapat penolakan masyarakat.

Menurut Samuel F Silaen, isu komunisme memang paling enak digoreng oleh kelompok tertentu yang kepentingan kelompoknya terusik.

"Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) itu menjadi pintu 'empuk' untuk menggoreng isu komunisme/PKI. Coba saja mereka ditangkap lalu dikumpulin dalam satu tempat untuk diinterogasi lalu disiarkan langsung live untuk menjawab tuduhan tendensius mereka terhadap PKI yang bangkit kembali itu," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6).


Silaen pun bertanya-tanya, siapa yang menjadi dalang atau otak intelektual penyebar isu PKI bangkit lagi. Karena hal tersebut menjadi pertanyaan banyak orang selama ini.

"Ini perlu diseriusi oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum di semua level birokrasi. Agar pengkerdilan nilai-niai luhur Pancasila tak berlangsung terus menerus di negeri ini," lanjut alumnus LEMHANAS Pemuda I 2009 itu.  

Lanjut Silaen, jangan sampai isu komunisme ini bagian dari agenda politik 'settingan' pihak tertentu untuk bikin gaduh Republik ini. Sehingga konsentrasi pemerintah pun terbelah dan tidak fokus dalam menangani atau menyelesaikan kasus-kasus yang besar, semisal korupsi kelas kakap dll. Istilahnya, kata Silaen, bagian dari pengalihan isu.

Dalam pengamatan Silaen, isu komunisme atau PKI memang menjadi isu rutin dan tahunan yang selalu hot (panas) karena dimainkan rapi dan cantik oleh kelompok tertentu.

"Pertanyaan saya, kenapa kasus yang beginian tak pernah tuntas sampai ke akar-akarnya? Siapa sih yang terlibat dalam penggorengan issu PKI?," tanya Silaen.

Untuk itu, Silaen meminta penguatan ideologi Pancasila di RUU HIP wajib dilakukan di tengah terjadinya 'proxy war global' lewat masuknya ideologi transnasional yang dijadikan jualan (komoditi politik) oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan ideologi Pancasila yang nyata terjadi dan masif.

"Menjadi aneh saja buat saya, setiap tahun isu komunisme dan PKI seperti 'on-off' gitu. Seperti jamur tumbuh di musim hujan. Kalau ada hujan maka tumbuh, jika musim kering maka mati. Jadi isu komunis atau PKI bangkit itu persis seperti disiram sesuatu deh. Jadi terjadilah letupan-letupan disana-sini," ungkap aktivis organisasi kepemudaan ini.

Ditambahkan Silaen, semua orang tahu soal PKI karena dipelajari di sekolah-sekolah. PKI itu, tegas Silaen, adalah masa lalu yang kelam dalam perjalanan bangsa. Di mana pertarungan politik global turut andil menciptakan terjadinya masa kelam tersebut di negeri ini.

"Sekarang siapa kira-kira yang diuntungkan dengan maraknya isu komunis/PKI bangkit lagi itu? Ini serius bertanya kepada pembaca yang berbahagia. Agar kita sama-sama berdiskusi cerdas yang mencerahkan, bukan hoax non literasi alias semau gue!" tanya Silaen lagi.

"Pemerintah melalui institusi negara yakni para penegak hukum serius membongkar penggorengan isu-isu komunis/PKI bangkit lagi disematkan di RUU HIP. Penuntasan isu-isu komunis atau PKI ini harus dilakukan agar tidak selalu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan pribadi atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat," demikian Silaen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya