Berita

Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta/Net

Politik

PKS: Aksi Selamatkan NKRI Dan Pancasila Dari Komunisme Bentuk Kecintaan Terhadap DPR

RABU, 24 JUNI 2020 | 13:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aksi unjuk rasa oleh sejumlah ormas Islam di depan Gedung DPR siang ini tidak lain sebagai simpati para ulama terhadap lembaga perwakilan rakyat.

"Gelombang unjuk rasa yang dilakukan nanti siang di DPR adalah bentuk tanggungjawab dan kecintaan mereka kepada lembaga DPR RI sebagai lembaga pembetuk UU," ujar anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/6).

Menurut Nasir Djamil, organisasi massa Islam yang melakukan unjuk rasa telah mengendus masuknya PKI dalam proses pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.


"Bisa jadi para pengunjuk rasa mencium aroma kebangkitan ideologi PKI dalam pembahasan RUU HIP," imbuh legislaor PKS dari Aceh itu.

Nasir Djamil meminta parlemen untuk menyikapi gelombang unjuk rasa yang dilakukan sejumlah ulama tersebut dengan baik, dan menerima masukan mereka sebagai perwakilan rakyat mayoritas di Indonesia.

"Sebagai bagian dari kekuatan ekstra parlemen, gelombang pengunjuk rasa siang ini harus disikapi secara proporsional dan harapannya apa yang mereka suarakan diserap dengan baik oleh DPR dan pemerintah serta disikapi yang sama oleh fraksi-fraksi di DPR," tutupnya.

Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) menggelar unjuk rasa dengan tema "Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme", di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6), pukul 13.00 WIB.

ANAK NKRI terbentuk dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA212), dan ormas Islam lainnya.

Mereka menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang digodok di DPR. ANAK NKRI pun mendesak agar DPR membatalkan RUU HIP dan mencabutnya dari Prolegnas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya