Berita

Dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata/Net

Politik

Djamester Terngiang Pidato Jokowi Tolak Sistem Moneter Internasional Di Forum KAA

RABU, 24 JUNI 2020 | 09:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketegasan Presiden Joko Widodo menolak sistem ekonomi global dalam forum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta tahun 2015 lalu selalu diingat dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa negara lain tidak akan bisa mengatur Indonesia untuk dapat memaksakan sistem global.

“Saya sangat senang sekali, membaca pernyataan Pak Jokowi supaya negara internasional tidak memaksakan. Seolah-olah dia mau mengatur sistem global. Itu yang harus diperjuangkan!” tegas Djamester saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/6).


Ingatan tersebut muncul, saat Djamester menyinggung adanya kekuatan global yang mengatur sistem moneter. Djamester meminta agar Indonesia mengubah sistem moneter dan juga perbankan jika ingin bangkit dari keterpurukan.

“Kalau tidak mau mengubah sistem moneternya begitu, dan itu rakyat sekarang kerja pun tidak, mana bisa bayar pajak,” imbuhnya.

Dia lantas bercerita mengenai masalah elit di Amerika Serikat bernama Warren Bach yang membayar lebih rendah dibandingkan sekretarisnya sendiri. Hal itu dikarenakan, adanya pengecualian dalam formulir pajak no.1770 lampiran 3. Pengecualian itu memberikan pajak dengan nilai kecil untuk real estate.

“Nah sekarang lihat secara global ya. Itu namanya kekayaan finansial itu 900 triliun dolar AS, PDB dunia aja cuma 90 triliun dolar. Jadi itu terbentuk di mana? Itu terbentuk sistem moneter dan sistem perbankan sekarang enggak ada logikanya,” katanya.

“Ekonom seharusnya tahu itu. Dari mana bisa terjadi kekayaan finansial sampai 900 triliun dolar AS itu,” imbuhnya.

Dalam Bains Report, kata Djamester, disebutkan bahwa dunia ini berlimpah uang, namun hal itu diragukannya lantaran ada sistem moneter lama yang merusak tatanan ekonomi suatu bangsa.

“Uang itu di dunia berlimpah, berlimpah di mana? Hanya di sekelompok kecil dan itu terjadi di dalam sistem moneter sekarang, itu yang harus diubah. Jadi orang Indonesia harus berdebat melawan ini bukan berantem di dalam,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya