Berita

Dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata/Net

Politik

Djamester Terngiang Pidato Jokowi Tolak Sistem Moneter Internasional Di Forum KAA

RABU, 24 JUNI 2020 | 09:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketegasan Presiden Joko Widodo menolak sistem ekonomi global dalam forum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta tahun 2015 lalu selalu diingat dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa negara lain tidak akan bisa mengatur Indonesia untuk dapat memaksakan sistem global.

“Saya sangat senang sekali, membaca pernyataan Pak Jokowi supaya negara internasional tidak memaksakan. Seolah-olah dia mau mengatur sistem global. Itu yang harus diperjuangkan!” tegas Djamester saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/6).

Ingatan tersebut muncul, saat Djamester menyinggung adanya kekuatan global yang mengatur sistem moneter. Djamester meminta agar Indonesia mengubah sistem moneter dan juga perbankan jika ingin bangkit dari keterpurukan.

“Kalau tidak mau mengubah sistem moneternya begitu, dan itu rakyat sekarang kerja pun tidak, mana bisa bayar pajak,” imbuhnya.

Dia lantas bercerita mengenai masalah elit di Amerika Serikat bernama Warren Bach yang membayar lebih rendah dibandingkan sekretarisnya sendiri. Hal itu dikarenakan, adanya pengecualian dalam formulir pajak no.1770 lampiran 3. Pengecualian itu memberikan pajak dengan nilai kecil untuk real estate.

“Nah sekarang lihat secara global ya. Itu namanya kekayaan finansial itu 900 triliun dolar AS, PDB dunia aja cuma 90 triliun dolar. Jadi itu terbentuk di mana? Itu terbentuk sistem moneter dan sistem perbankan sekarang enggak ada logikanya,” katanya.

“Ekonom seharusnya tahu itu. Dari mana bisa terjadi kekayaan finansial sampai 900 triliun dolar AS itu,” imbuhnya.

Dalam Bains Report, kata Djamester, disebutkan bahwa dunia ini berlimpah uang, namun hal itu diragukannya lantaran ada sistem moneter lama yang merusak tatanan ekonomi suatu bangsa.

“Uang itu di dunia berlimpah, berlimpah di mana? Hanya di sekelompok kecil dan itu terjadi di dalam sistem moneter sekarang, itu yang harus diubah. Jadi orang Indonesia harus berdebat melawan ini bukan berantem di dalam,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya