Berita

Kota Palembang terima predikan WTP ke-10/Net

Nusantara

BPK Beri Kota Palembang Predikat WTP Ke-10 Laporan Keuangan

SELASA, 23 JUNI 2020 | 22:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Kota Palembang kembali menorehkan prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, kembali menyerahkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019.

Walikota Palembang Harnojoyo menyampaikan, WTP yang diterima kali ini, merupakan bentuk komitmen seluruh jajarannya untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palembang yang betul-betul tersusun.


“Kami tidak akan puas diri dengan predikat ini, justru ini menjdi pemicu bagi Pemerintah kota untuk dapat lebih sungguh-sungguh,” ujar Harnujoyo dilansir dari Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (23/6).

Predikat yang telah melekat selama 10 kali berturut turut ini, akan menjadi motivasi untuk melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, lebih bertanggung jawab serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selain menambah catatan prestasi, ini akan jadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat derah di lingkungan Pemkot Palembang, agar dapat terus memberikan yang terbaik,” katanya.













Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengapresiasi kinerja Pemkot Palembang yang kembali menghantarkan untuk meraih perdikat WTP ini.

“Ini suatu kebanggan, ini menunjukan kinerja Pemkot Palembang terus menerus membaik dari tahun ketahunnya,” kata Zainal Abidin.

Dengan predikat yang telah melakat ini, Zainal Abidin berharap pencapaian yang telah dilakukan ini menjadi tolak ukur jajaran Pemkot Palembang selalu mengedepankan kinerja yang profesional.

“Saya ucapkan selamat untuk Pemkot Palembang,” tegasnya.

Sementara itu Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumsel Harry Purwaka mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Walikota Palembang atas kerja samanya dalam pengelolaan keuangan yang ada di wilayahnya.

“Apa yang diraih hari ini, bukti komitmen kepala daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan,” singkatnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya