Berita

(Tengah) Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Maazat/Ist

Politik

Kutuk Rencana Aneksasi Tepi Barat, GKSB DPR Akan Silaturahmi Dengan Dubes Palestina

SELASA, 23 JUNI 2020 | 15:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI mengkutuk rencana Israel untuk menganeksasi Tepi Barat. Sebagai lanjutan, GKSB akan mengundang Dutabesar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun untuk bersilaturahmi.

Demikian hasil rapat darurat yang dilakukan oleh GKSB pada Selasa (23/6), terkait dengan semakin dekatnya rencana pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

"Pagi tadi saya memimpin rapat GKSB DPR RI untuk Palestina dalam rangka menyikapi tindakan aneksasi Tepi Barat yang akan dilakukan Israel terhadap pemukiman Palestina," ujar Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Maazat.


"Kita mengutuk tindakan sepihak Israel tersebut," tegasnya seperti dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi pada hari yang sama.

Adapun dari hasil rapat darurat, Syahrul Aidi menerangkan, pihaknya telah menetapkan beberapa langkah. Di antaranya adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, serta melakukan silaturahmi dengan Dutabesar Al Shun.

"Kita juga akan mengundang dan melakukan dengar pendapat dengan NGO-NGO (organisasi non pemerintah) Peduli Palestina untuk mendapatkan info-info terkini guna sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan di parlemen Indonesia," lanjutnya.

Sebagai bagian dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, GKSB menjadi ujung tombak komunikasi DPR RI dengan negara lain. Sehingga jika situasi memungkinkan, Syahrul Aidi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Parlemen Palestina.

Sebelum itu, GKSB mendorong pemerintah untuk terus memperjuangkan nasib Palestina secara konkret dan berkelanjutan.

"Kita meminta presiden harus memperhatikan isu internasional ini karena ini adalah kewajiban yang diberikan konstitusi untuk ikut andil dalam perdamaian dunia dan menegakan HAM serta melenyapkan penjajahan di atas dunia," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya