Tak bisa dipungkiri, dukungan Partai Demokrat kepada Akhyar Nasution untuk menjadi calon Walikota Medan pada Pilkada 2020 membuat konstelasi politik di Kota Medan makin hangat.
Di sisi lain, dukungan Partai Demokrat terhadap Akhyar Nasution, yang saat ini masih menjabat Plt Walikota Medan dan sekaligus kader PDI Perjuangan itu memantik beragam pendapat.
Menurut pengamat sosial politik, Dr Arifin Saleh Siregar, dukung-mendukung seperti ini lumrah dalam politik pilkada. Tak ada yang aneh, tak mengherankan, tak juga sesuatu yang baru.
Hanya saja, lanjutnya Arifin, dalam realita politik seperti ini, kondisi dan posisi PDIP memang langsun menjadi sorotan.
“PDIP boleh bangga, karena kadernya mendapat dukungan dari partai lain. Ini menunjukkan bahwa kadernya dianggap layak, kapabel, dan memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada,†cetus Arifin, Selasa (23/6), dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Apalagi, lanjut Dekan FISIP UMSU ini, yang memberi dukungan adalah Partai Demokrat. Sebuah partai besar yang pernah memenangkan Pemilu di Indonesia dan masih identik dengan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya yakin, meski tidak menjadi ketua umum lagi, tapi untuk sebesar kota Medan, SBY pasti tahu dengan dukungan Partai Demokrat ke Akhyar Nasution untuk Pilkada Medan. Makanya, PDIP layak bangga,†ulang Arifin.
Tapi di sisi lain, PDIP juga layak melakukan introspeksi. Karena mereka membiarkan dukungan pertama kepada Akhyar Nasution justru datang dari partai lain.
“Seharusnya kan yang mendukung pertama itu PDIP sendiri, karena Akhyar memang salah satu kader terbaik partai tersebut. Apalagi, sekarang ia juga sebagai petahana. Tapi, ini kan tidak. Dukungan dari PDIP sendiri untuk Akhyar belum pasti,†kata Arifin.
Jika seandainya PDIP tidak mengusung Akhyar Nasution menjadi calon Walikota Medan, maka partai tersebut layak melakukan introspeksi, koreksi diri.
Bagaimana bisa salah satu kader terbaiknya yang sudah dikenal publik sebagai kader setia dan militan dalam membesarkan partai dan sekarang jadi orang nomor satu di Pemkot Medan justru belum mendapat dukungan resmi.
“Ibaratnya seperti ini, ada barang bagus, barang sendiri. Jika nanti tidak dipakai dan justru dipakai orang, kan layak introspeksi? Logikanya kan seperti itu,†pungkasnya.
