Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Politik

Hindari Dikuasai Satu Mazhab, Jokowi Diminta Tak Hanya Percaya Kepada Sri Mulyani

SELASA, 23 JUNI 2020 | 11:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo diharapkan tidak terlalu percaya kepada satu orang untuk mengelola kebijakan keuangan Indonesia. Seperti hanya percaya kepada Sri Mulyani Indrawati yang selalu mengandalkan utang dari lembaga pendonor.

Jokowi butuh pandangan lain soal pengelolaan keuangan negara. Setidaknya ada penyeimbang dari pandangan atau mazhab yang dianut sang Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, peristiwa 1998 bisa kembali terjadi. Hal ini terlihat dari aksi Bank Dunia melakukan revisi setelah memuji pemerintah Indonesia.


"Sangat mungkin berbalik. Kita kan sama-sama tahu siapa Bank Dunia? Apa kepentingannya? Dan benarkah tulus membantu Indonesia? Jangan-jangan justru malah menjerumuskan Indonesia," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/6).

Sehingga, kata Saiful, Presiden Jokowi untuk berhati-hati atas kebaikan lembaga pendonor yang selalu memberikan utang kepada Indonesia melalui Sri Mulyani.

"Itu yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia. Jangan terlalu percaya kepada satu orang saja dalam hal menggunakan kebijakan keuangan di Indonesia. Saya kira butuh penyeimbang mazhab berfikir tentang keuangan makro dan mikro Indonesia, jangan hanya dari seorang Sri Mulyani," tegas Saiful.

Karena, lanjut Saiful, Sri Mulyani juga merupakan manusia yang pasti memiliki titik kelemahan dan berpotensi salah saat menganalisis maupun merancang strategi Keuangan Nasional.

"Kita berbangsa perlu juga mendengarkan pakar lain bahkan yang tidak sependapat dengan mazhab berfikir Sri Mulyani. Karena kalau tidak, maka negara kita hanya akan dikuasai oleh mazhab tertentu yang akan menimbulkan kerugian bagi anak bangsa di kemudian hari," demikian Saiful.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya