Berita

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus/RMOLSumut

Politik

Akhyar Nasution Tak Datang, Ketua Pansus Covid-19 Medan Berang

SELASA, 23 JUNI 2020 | 09:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus, berang atas sikap Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution yang tak memenuhi panggilan. Ia menyebut Akhyar sudah tak lagi menghormati DPRD Medan.

Pasalnya, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (GTPP) Kota Medan itu tak juga menghadiri panggilan Pansus. Padahal, panggilan kali ini merupakan yang kedua yang dilayangkan kepada Akhyar Nasution.

“Pekan depan kita panggil lagi yang ketiga. Kalau tak datang juga, kita gunakan hak interpelasi sebagai anggota DPRD Medan. Ini melecehkan lembaga DPRD,” tegas Robi, dikutip Kantor Berita RMOLSumut, Senin (22/6).


Dikatakan Robi, Pansus Covid-19 sangat perlu mendengar penjelasan Akhyar dalam menangani pandemik ini. Selain itu, penjelasan Akhyar mengenai persiapan GTPP dalam menyongsong era New Normal juga perlu didengar Pansus.

“Kita belum dengar ekspos dari beliau (Akhyar). Apalagi kita memasuki , sementara pasien Covid-19 menigkat, kurvanya terus naik,” ujarnya.

“Mau New Normal, infrastrukturnya belum jelas, Perwal 11/2020 pelaksanaannya nggak jelas, sosialisasi kendor. Masker yang dibagikan sejuta itu, jangankan virus, semut aja masuk, apa ini sekarang? Ada apa ini?” sambungnya.

Setelah Akhyar tak penuhi 2 kali panggilan Pansus, Robi pun menduga memang ada yang tidak beres dalam penanganan Covid-19 di Medan.

“Apakah dia tak berani pertanggungjawabkan kinerjanya selama ini? Bisa saja dugaan yang muncul selama ini seperti itu. Banyak kecurigaan yang muncul jadinya,” ungkapnya.

Robi pun jadi bertanya-tanya kenapa Akhyar tak kunjung hadir. Padahal pihak DPRD dan Pansus sangat butuh keterangan dari GTPP Medan ini apa saja yang telah dan akan dikerjakan dalam menghadapi pandemik ini.

Apalagi, menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini, GTPP Covid-19 Medan menggunakan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga harus ada tranparansi soal penggunaan dana tersebut. Menjadi tugas DPRD untuk mengawasi penggunaan dana oleh Pemkot Medan.

“DPRD ini tidak masuk di GTPP, di luar, jadi harus kita awasi. Ada anggaran, ada uang rakyat yang digunakan, agar masyarakat tak menyalahkan kita,” imbuhnya.

Kepada Akhyar, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, jika Pansus Covid-19 ini dibentuk tidak untuk menyalahkannya.

“Kita bentuk Pansus tujuannya untuk diskusi, bukan menyalahkan. Kok jadi nggak mau hadir, jangan aroganlah, sama-sama kita atasi ini. Ini sama aja Akhyar melecehkan DPRD Medan,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya