Berita

Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Masih Rebutan Kursi PM, Pakatan Harapan: Kami Tidak Gila Kekuasaan

SENIN, 22 JUNI 2020 | 16:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Partai-partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan (PH) menegaskan bahwa pihaknya tidak "gila akan kekuasaan", meski masih memperebutkan kursi Perdana Menteri (PM) Malaysia.

Demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Amanah Negara (Amanah), Mohamad Sabu dan Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrat (DAP), Lim Guan Eng pada Senin (22/6), dikutip CNA.

"Kami telah dikritik karena tidak cepat mengambil kembali pemerintahan yang sah. Namun ketika kami mendapatkan satu-satunya rute yang tersisa, kami dikritik karena (dianggap) gila kekuasaan," bunyi pernyataan tersebut.


"Ini tidak adil karena kami tidak takut berada dalam oposisi. Rakyat memilih kita pada 2018 untuk berada di pemerintahan," lanjutnya.

Kemelut politik dalam tubuh pemerintahan Malaysia memang cukup rumit.

Pada 2018, PH terpilih dalam pemilihan umum dengan Mahathir Mohamad sebagai PM. Ketika itu, Mahathir dan pemimpin PH, Anwar Ibrahim setuju untuk berbagi kekuasaan.

Konflik terjadi pada Februari 2020 yang membuat Mahathir mengundurkan diri. Kesempatan tersebut diambil Muhyiddin Yassin untuk mengeluarkan Bersatu dari PH dan membentuk koalisi Perikatan Nasional (PN) dengan UMNO.

Sayangnya, koalisi PN masih dipertanyakan oleh publik karena kasus korupsi yang menjerat para petinggi UMNO. Di sisi lain, Bersatu kemudian pecah faksi antara pendukung Muhyiddin dan pendukung Mahathir.

Di tengah goyahnya koalisi PN, PH berusaha untuk kembali ke kekuasaan yang dianggap masih milik mereka. Namun perbedaan pendapat masih terjadi.

Amanah dan DAP diketahui mendukung Mahathir untuk kembali merebut kekuasaan PM. Sementara Parti Keadilan Rakyat (PKR) mendukung Anwar Ibrahim untuk menempati posisi tersebut.

“Baik DAP dan Amanah telah bekerja keras selama tiga bulan terakhir untuk menemukan landasan bersama yang dapat diterima oleh semua orang, tetapi sayangnya itu tidak berhasil," lanjut pernyataan tersebut,

“Kami berharap bahwa PKR dan Tun (Mahathir) bersama-sama dengan Warisan tidak akan semakin menjauh, melainkan terus bergerak lebih dekat bersama. Melihat satu sama lain sebagai saingan alih-alih sekutu tidak akan membantu rakyat," tambah mereka.

"Hanya ketika kita semua berada di halaman yang sama bersama-sama kita dapat memastikan bahwa PH dapat mengklaim kembali pemerintah rakyat," sambung mereka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya