Anggaran Covid-19 Segera Diaudit Menyeluruh, Kementerian Dan Lembaga Diminta Bersiap

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menerima banyak permintaan untuk melakukan audit terhadap seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk program penanganan virus corona baru (Covid-19).

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hal tersbut. Rencananya, pada awal Juli 2020 BPK-RI akan segera mengeksekusinya.

"Saat ini BPK-RI sedang menyiapkan rencana pemeriksaan tersebut yang akan dilaksanakan awal Juli 2020; bansos, pengadaan APD & alat test, kartu prakerja, BLT-DD, BPJS. Pemeriksaan dilaksanakan serentak," tegas Achsanul Qosasi dalam cuitan di akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Senin (22/6).

Achsanul mengatakan, dari sejumlah program penanganan Covid-19 yang menggunakan APBN menjadi sorotan masyarakat. Atas dasar itu, BPK-RI akan menyiapkan Tim Besar untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat tersebut. 

"Program Bansos, pengadaan APD, Kartu Prakerja, menjadi sorotan masyarakat. @bpkri akan menyiapkan tim besar dalam bentuk “pemeriksaan tematik”, dengan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yamg ada di BPK-RI," kata dia.

Kata Achsanul Qosasi, pemeriksaan tersebut kemungkinan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan atau 90 hari. Karenanya, ia berharap kepada stakeholder terkait untuk bersiap-siap.

"Diharapkan kepada semua K/L yang terlibat dalam program tersebut, agar mempersiapkan diri," ujarnya.

Selain itu, Achsanul juga berharap kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi apapun mengenai program penanganan Covid-19 yang menggunakan APBN dan melibatkan delapan Kementerian dan lembaga terkait.

"Kami juga berharap informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada kami sebagai masukan dalam melaksanakan program dimaksud. Ada 8 kementerian & lembaga sebagai pelaksana program, ditambah provinsi & kab/kota," pungkasnya.