Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian/Net

Nusantara

Pilkada 9 Desember, Mendagri: Petahana Yang Tidak Efektif Tangani Corona Jangan Dipilih

SENIN, 22 JUNI 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanganan pandemik virus corona baru atau Covid-19 di daerah diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk menjadi tema utama sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Tito Karnavian berpendapat, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, terdapat 220 kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dirinya maju dikontestasi politik tahun ini.

Melalui cara penanganan Covid-19 oleh ratusan incumbent itu, dia menilainya sebagai daya tarik untuk masyarakat pemilih agar mau ikut berpartisipasi di pilkada 9 Desember nanti.


"Maka saya meminta kepada teman-teman media, dan kita semua bergarak agar isu yang diangkat dalam kontestasi pilkada itulah isu tentang penanganan Covid-19. Efektivitas penanganan Covid-19 daerah itu dan penanganan dampak sosial ekonominya," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Tidak hanya itu, mantan Kapolri ini juga menyebutkan bahwa isu Covid-19 juga memberikan dampak positif bagi calon petahana maupun non petahana. Namun jika petahana tidak bisa menangani Covid-19 dengan baik, maka bukan tidak mungkin penilaian masyarakat untuk memilih beralih ke kandidat lain.

"Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan covid di daerah masing-masing, berikut dampak sosial ekonominya," sebut mantan Kapolda Papua ini.

"Nah, jadi mari kita bersama-sama angkat masalah upaya efektivitas penanganan covid oleh kepala daerah dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral dalam pilkada. Sehingga yang terjadi bukan penyebaran, tapi penekanan angka penularan," demikian Tito Karnavian.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya